Kisah Perjuangan Muslimah Rohingya Mendapat Status Kewarganegaraan AS

Anton Suhartono ยท Sabtu, 22 Februari 2020 - 18:06 WIB
Kisah Perjuangan Muslimah Rohingya Mendapat Status Kewarganegaraan AS

Lila Mubarak (kanan) disumpah sebagai warga negara AS di Illinois pada 10 Februari 2020 (Foto: AFP)

CHICAGO, iNews.id - Seorang muslimah etnis Rohingya, Lila Mubarak, mengungkapkan rasa senang bisa menjadi warga negara Amerika Serikat (AS). Dia kini memulai kehidupan baru di Chicago, kota terbesar ketiga AS.

Etnis Rohingya tak diberi status kewarganegaraan oleh Pemerintah Myanmar karena mereka dianggap bukan suku asli meskipun sudah mendiami Negara Bagian Rakhine selama puluhan tahun.

Perempuan berusia 27 tahun itu mengisahkan lika-liku perjuangannya untuk mendapatkan status kewarganegaraan AS, beberapa tahun setelah melarikan diri dari penyiksaan di oleh tentara Myanmar.

"Saya sangat senang menjadi warga negara AS karena saya tidak memiliki kewarganegaraan. Ini adalah yang pertama bagi saya," kata Lila, di New York, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (22/2/2020).

Sempat muncul kekhawatiran dari Lila dan muslim Rohingya lainnya bahwa mereka tak akan diterima di AS. Kekhawatiran itu dipicu kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump yang memperketat masuknya imigran. Ada sekitar 8.000 muslim Rohingya yang kini berada di AS.

Namun Lila termasuk beruntung karena mereka termasuk angkatan terakhir sebelum kebijakan itu berlaku pada Jumat (21/2/2020).

Dia tidak membayangkan saat ini menjadi warga negara AS karena sejak awal tidak punya rencana untuk meninggalkan tanah kelahiran.

Setelah mendapat green card 5 tahun lalu, Lila menghadiri kelas di Pusat Kebudayaan Rohingya di Chicago. Di kota itu, seperempat populasi etnis Rohingya di AS bermukim.

Populasi Rohingya di Myanmar diyakini pernah mencapai 1,3 juta jiwa, tak seberapa dibandingkan total penduduk negara yang dulunya bernama Burma itu yang mencapai 54 juta jiwa.

Namun karena menghadapi pembantaian atau genosida yang menyebabkan eksodus ke Bangladesh dan negara lain, populasi etnis Rohingya di Myanmar saat diperkirakan hanya 600.000 jiwa.

Hampir 130.000 di antaranya mendekam di kamp-kamp sejak kekerasan militer dan warga lainnya pecah pada 2012.

Pada 2017, militer Myanmar melakukan pembantaian Rakhine bagian utara, memaksa lebih dari 700.000 warga melarikan diri ke Bangladesh.

Militer Myanmar mengklaim mereka hanya memerangi kelompok separatis, namun faktanya, sebagaimana disebutkan penyelidik HAM PBB, telah terjadi pembasmian etnis. Muslim Rohingnya menghadapi kekerasan yang tak terbayangkan seperti dibakar dan diperkosa.

Kehidupan Lila di AS dibantu oleh Abdul Jabbar Amanullah, seorang muslim Rohingya yang lebih dulu melarikan diri ke AS yakni pada 2012. Dia bekerja sebagai manajer di Pusat Kebudayaan Rohingya yang juga membantu pendatang untuk mendapatkan pekerjaan.

Banyak dari mereka yang bekerja sebagai tenaga kebersihan di Bandara Internasional O'Hare atau atau mencuci piring di restoran.

"Pekerjaan itu cocok bagi warga Rohingya yang baru datang karena tidak memerlukan keterampilan bahasa Inggris sama sekali dan bayarannya lumayan bagus," kata Amanullah, seraya menambahkan ada beberapa pekerjaan yang upahnya 15 dolar AS atau sekitar Rp203.000 per jam.

Beberapa dari mereka kini bahkan sudah memiliki rumah sendiri.

Direktur Pusat Kebudyaan Rohingya, Nasir Zakaria, mengatakan, dia dan para pendatang senang dengan kondisi mereka yang baru, tanpa melupakan kampung halaman.

Pria yang mengungsi ke Bangladesh saat usianya 14 tahun itu masih sering berkomunikasi secara online dengan orangtua dan beberapa saudara kandungnya di Bangladesh.

"Kami hanya ingin hidup seperti orang lain. Kami menginginkan hak kewarganegaraan, kebebasan beragama, kebebasan berbicara. Kami ingin hidup bersama dengan masyarakat lain di sini dengan damai dan harmonis. Itu saja," tuturnya.

Larangan masuk bagi imigran dari 13 negara yang diumumkan Trump menempatkan kontrol visa yang ketat, termasuk pendatang dari Myanmar.

Namun pejabat di Departemen Luar Negeri AS mengatakan, kebijakan itu tak seharusnya menghentikan keinginan para pengungsi dari negara-negara itu yang meninggalkan tempat kelahiran mereka demi menghindari penganiayaan.

Editor : Anton Suhartono