Presiden Filipina Duterte Larang Menteri Bicara soal Laut China Selatan ke Publik, Ada Apa?

MANILA, iNews.id - Presiden Filipina Rodrigo Duterte melarang para menteri berbicara soal Laut China Selatan ke publik. Konflik Filipina dan China semakin memanas sejak Maret 2021 dipicu kehadiran ratusan kapal China di perairan sengketa Laut China Selatan.

Sementara itu Duterte menghadapi kritik karena dianggap terlalu lemah dalam berdiplomasi dengan China. Ini karena Filipina masih bergantung kepada China dalam bidang penting, termasuk vaksin Covid-19.

Baca Juga

Rusia Akan Uji Coba Senjara Nuklir jika Negara Lain Melakukannya

"Ini perintah saya sekarang kepada kabinet serta semua orang yang berbicara atas nama pemerintah, untuk menahan diri dari membahas Laut Filipina Barat kepada siapa pun. Jika mau bicara, hanya di antara kita," kata Duterte, dikutip dari Reuters, Selasa (18/5/2021).

Filipina menyebut perairan Laut China Selatan yang disengketakan denga China sebagai Laut Filipina Barat.

Baca Juga

Sebut China 'Bodoh', Menlu Filipina Minta Maaf

Menteri luar negeri dan menteri pertahanan beberapa kali berbicara tegas melawan China atas kehadiran ratusan kapal di dalam Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang 200 mil dari daratan Filipina.

Kapal-kapal China itu memang berkedok pencari ikan, namun Filipina yakin mereka dinaiki para milisi. Kehadiran mereka bukan sekadar mencari ikan tapi berkelompok dan mengancam.

Baca Juga

Presiden Filipina Duterte kepada China: Kami Tak Ingin Perang, tapi

Duterte juga menolak seruan China untuk menarik kapal perang dari perairan sengketa seraya menegaskan dia tidak akan tunduk pada tekanan, sekalipun keputusan itu berdampak pada hubungan kedua negara. Namun sikap Duterte terhadap China tetap dianggap masih terlalu lemah. 

Sejak menjabat pada 2016, Duterte menitikberatkan pada hubungan lebih hangat dengan China, mengesampingkan perselisihan wilayah dengan imbalan dana miliaran dolar AS dalam bentuk pinjaman, bantuan, dan investasi.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan sebagai wilayahnya. Mereka menolak keputusan Pengadilan Arbitrase di Den Haag, Belanda, pada 2016 bahwa klaim yang didasarkan pada peta lama itu tidak sejalan dengan hukum internasional.

Editor: Anton Suhartono