Get iNews App with new looks!
inews
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Massa Buruh Demo Tuntut UMP DKI 2026 Rp6 Juta, Ini Respons Pemprov Jakarta
Advertisement . Scroll to see content

Pemprov: Pokoknya Gaji ke-13 PNS DKI Selesai Agustus

Selasa, 11 Agustus 2020 - 06:30:00 WIB
Pemprov: Pokoknya Gaji ke-13 PNS DKI Selesai Agustus
Ilustrasi sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggalkan Kompleks Balai Kota DKI Jakarta. (Foto: ANTARA/Aprillio Akbar)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah pusat mulai mencairkan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) pada Senin, 10 Agustus 2020. Hingga Senin siang, realisasi pencairan gaji ke-13 belum mencapai 100 persen.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir menjanjikan pencairan gaji ke-13 pegawai negeri sipil (PNS) akan tuntas pada bulan ini. Pencairan akan seratus persen tanpa ada potongan.

"Bulan Agustus ini selesai pokoknya. Syukur-syukur menjelang 17 Agustus. Jadi bisa ngerek Bendera," katanya di Jakarta, Senin (10/8/2020).

Pemprov DKI Jakarta, menurut Chaidir, hanya menjalankan amanat dari pemerintah pusat. "Orang itu kebijakan pusat, jadi ikuti perpres saja," ucapnya.

Chaidir menuturkan, pemerintah memastikan pembagian gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan non-PNS.

Aturan pemberian gaji ke-13 tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Non-PNS, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Beleid tersebut ditetapkan pada Jumat tanggal 7 Agustus 2020.

Sebelumnya, hingga Senin siang pencairan gaji ke-13 PNS mencapai Rp13,57 triliun dari total pagu yang dianggarkan Rp28,8 triliun. Pencairan itu didominasi PNS di tingkat pusat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebagian besar satuan kerja (satker) sudah menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM). Pencairan gaji ke-13 belum 100 persen karena tergantung kesiapan administrasi dan regulasi, baik pusat maupun daerah.

"Saat ini baru 82,5 persen satuan kerja yang sudah mengajukan Surat Perintah Membayar ke bendahara negara," katanya, Senin.

Untuk PNS di daerah, Sri Mulyani terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) melalui kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu.

Sedangkan untuk pensiunan, pemerintah pusat telah mentransfer seluruh anggaran yang bersumber dari APBN kepada PT Taspen (Persero). Anggaran tersebut nantinya dibayarkan kepada pensiunan melalui bank penyalur.

"Nanti disalurkan secara bertahap nanti akan terus didata," ucap Sri Mulyani.

Editor: Djibril Muhammad

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut