Raperda Kawasan Tanpa Rokok Masih Dinamis, Pemprov DKI: Aspirasi Masyarakat Ditampung

JAKARTA, iNews.id - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Jakarta masih menuai pro kontra di tengah masyarakat. Terutama di kalangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). 

Menyikapi itu, Ketua Sub Kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Rakyat Biro Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Afifi menekankan, semua aspirasi dari masyarakat terutama pedagang kecil dan pelaku UMKM masih ditampung.

Baca Juga

AS Reka Ulang Drone Shahed Iran dan Akan Dikerahkan ke Timur Tengah

Hal ini dilakukan agar saat Perda KTR diterapkan, tidak ada yang dirugikan, seperti yang diinginkan Gubernur Jakarta, Pramono Anung. 

"Jadi, pada prinsipnya, drafnya masih terbuka, masih dinamis. Masukan dari masyarakat ini masih memungkinkan untuk dimasukkan," kata Afifi usai Rapat Pansus Raperda KTR di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Baca Juga

Pemprov dan DPRD DKI Bahas Raperda KTR, Wajibkan Ruang Merokok di Fasilitas Publik

Rapat finalisasi Raperda KTR dipimpin Wakil Ketua Pansus, Abdurrahman Suhaimi. Mirisnya 60 persen anggota pansus tidak hadir dalam rapat tersebut.