51 Pegawai KPK Diberhentikan, BKN Tegaskan Tak Abaikan Perintah Jokowi

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menegaskan tidak mengabaikan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait 75 pegawai KPK. Sebab keputusan yang diambil sudah sesuai dengan undang-undang.

Bima menegaskan bahwa keputusannya tidak merugikan pegawai karena mereka yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) masih bisa menjadi ASN. 

Baca Juga

KPK: Nilai Tes ASN Merah, 51 Pegawai Tak Bisa Kembali Bertugas di KPK

"Tidak merugikan pegawai tidak berarti dia harus menjadi ASN. Tidak merugikan pegawai bisa saja dia mendapat hak-haknya sebagai pegawai ketika diberhentikan dan itu juga tidak akan langsung diberhentikan karena sebagai pegawai KPK mereka punya kontrak kerja, punya masa kerja, dan KPK masih boleh memiliki pegawai non ASN hingga 1 November sesuai dengan undang-undangnya," kata Bima saat jumpa pers di Aula Gedung BKN, Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021).

Bima menjelaskan semua pegawai KPK mulai tanggal 1 November 2021 harus sudah menjadi ASN. Dia memastikan 51 pegawai yang tak lolos masih bekerja di KPK hingga tanggal tersebut. 

Baca Juga

Rapat Bareng Firli, Tjahjo Kumolo : Sudah Ada MoU terkait 75 Pegawai KPK

Selanjutnya, Bima menekankan keputusan yang diambil telah sesuai dengan arahan Jokowi dan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).