Aturan Penyadapan bakal Diatur di UU Khusus, Menkum: Perintah MK

JAKARTA, iNews.id - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan, aturan mengenai penyadapan tidak akan dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dia memastikan regulasi tersebut akan dibuat dalam undang-undang khusus sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK).

Supratman menjelaskan, kewajiban membuat aturan penyadapan dalam UU tersendiri merupakan amanat putusan MK.

Baca Juga

Trump Akan Jual Jet Tempur Siluman F-35 ke Arab Saudi, Menyebutnya Sekutu Hebat AS

"Putusan MK menyatakan bahwa untuk penyadapan wajib diatur dalam undang-undang tersendiri, dan itu sementara kita persiapkan bersama DPR dan pemerintah," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Dia mengungkapkan, saat dirinya masih berada di Badan Legislasi (Baleg) DPR, sudah ada draf regulasi penyadapan yang disiapkan untuk menyatukan berbagai ketentuan penyadapan di lintas lembaga penegak hukum.

Baca Juga

Komisi III DPR Bantah UU KUHAP Izinkan Polisi Sadap Tanpa Izin

"Jadi nanti di undang-undang sektoral, di kepolisian, di kejaksaan, di KPK, yang ada fungsi penyadapannya, nanti akan diambil alih, disatukan dalam satu undang-undang yang namanya undang-undang tentang penyadapan," kata Supratman.