Beda Domisili saat Nyoblos di TPS, Ini Tata Caranya Mengurus Pindah

Felldy Utama ยท Kamis, 21 Februari 2019 - 12:20 WIB
Beda Domisili saat Nyoblos di TPS, Ini Tata Caranya Mengurus Pindah

Ilustrasi KPU. (Foto: Sindo)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memudahkan masyarakat yang berbeda domisili untuk bisa tetap menggunakan hak pilihnya dalam pada pemilu yang digelar serentak pada 17 April 2019. Sehingga, kondisi domisili tidak lagi menjadi alasan untuk tidak menyoblos atau Golongan Putih (Golput).

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Betty Epsilon Indroos menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ada tiga kategori jenis pemilih. Pertama, pemilih terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya di TPS dimana pemilih tersebut terdaftar.

BACA JUGA: Pengurusan Pindah TPS Diperpanjang, Begini Syaratnya dari KPU

Kedua, pemilih terdaftar dalam DPT yang dapat menggunakan hak pilihnya namun karena alasan tertentu yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Pemilih tersebut terdaftar, namun menggunakan hak pilihnya di tempat lain atau disebut Daftar Pemilih Tambahan (DPTB). Ketiga adalah pemilih yang tidak terdaftar sama sekali di dalam DPT.

Dari tiga kategorisasi jenis pemilih di atas, khusus nomor ketegori kedua, ada beberapa hal yang perlu dicatat jika ingin menggunakan hak pilihnya tapi di tempat lain.

"Apa syaratnya? Antara lain karena tugas belajar, karena memang tugas pekerjaan, atau karena menjadi penghuni Lapas Rutan, atau penghuni di panti psikotik, panti sosial atau panti rehabilitasi, dan bencana alam. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," kata Betty, kepada iNews.id, Kamis (21/2/2019).

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, dia mengatakan, seseorang bisa pindah TPS saat memilih. Terlebih, banyak sekali warga DKI Jakarta yang tidak tinggal sesuai dengan alamat yang tertera di E-KTP-nya.

Betty kemudian menjelaskan, tata cara yang ingin mengurus pemindahan domisili menyoblos. Pertama, harus terdaftar di dalam DPT. Kedua, yang bersangkutan harus mengurus formulir A5. Formulir tersebut merupakan dokumen yang dibutuhkan untuk pindah memilih.

Untuk mengurus formulir A5, dia mengatakan, KPU membaginya dua mekanisme cara untuk mengurusnya. Pertama, yang bersangkutan datang ke kantor kelurahan yang sesuai dengan alamat yang tertera di dalam E-KTP. Di Kantor kelurahan itu, yang bersangkutan menemui PPS (Panitia Pemungutan Suara).

"Jadi yang bersangkutan datang ke sana untuk meminta form A5 dengan menyertakan E-KTP dan Kartu Keluarga (KK)," ujar Betty.

Kemudian, jika tidak memiliki waktu untuk mengurus formulir A5 di Kelurahan yang seusai dengan alamat di E-KTP, yang bersangkutan bisa langsung mendatangi kantor KPU Kabupaten Kota sesuai tempat tinggal atau tempat kerja untuk mengurus formulir tersebut.

"Yang bersangkutan menyerahkan bukti terdaftar di DPT, kemudian E-KTP dan KK dan surat pengantar RT/RW di tempat dia tinggal," kata Betty.

Dia mengungkapkan, meski pengajuan DPTB pada tahap pertama sudah selesai. Namun, sebagai pihak penyelenggara pemilu, kembali membuka tahap selanjutnya.

Hal itu dikarenakan, jika ada masyarakat ingin melakukan pengajuan pemindahan tempat memilih bisa diurus hingga tanggal 16 Maret 2019 mendatang. "Oleh karena itu harus diurus (Formulir) A5 nya sekarang. Kalau enggak nanti kehilangan hak pilih," ujar Betty.


Editor : Djibril Muhammad