Besok Kesempatan Terakhir Partai Prima Serahkan Dokumen Perbaikan Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan waktu kepada Partai Prima untuk menyerahkan dokumen perbaikan Partai Politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2024. Batas waktu penyerahan ditetapkan Selasa (28/3/2023) besok.

Hal ini merupakan tindak lanjut atas putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI nomor 001/LP/ADM.PL/BWS/00.00/III/2023. Ketua KPU, Hasyim Asy'ari menyampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR.

5 Negara Arab Terkaya di Timur Tengah, Nomor Satu Bukan Arab Saudi

Ada lima kebijakan KPU yang diberikan ke Partai Prima. Pertama, KPU memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan berdasarkan BA tentang rekapitulasi hasil vermin sebelum perbaikan paling lama 5x24 jam sejak dibukanya akses SIPOL oleh KPU.

"(Kedua) Penyampaian dokumen persyaratan perbaikan Prima paling lama lima hari sejak akses SIPOL dibuka hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB," ucap Hasyim di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (27/3/2023).

Sebabkan Pemilu Ditunda, Partai Prima: Yang Kami Minta Proses Diulang dari Awal

Kemudian, Partai Prima dapat mengganti kekurangan persyaratan data dan dokumen yang berstatus TMS (tidak memenuhi syarat). Lalu, pembukaan akses SIPOL kepada Prima oleh KPU pada tanggal 24 Maret 2023 pukul 18.30 WIB.

"Prima menyerahkan dokumen persyaratan perbaikan parpol calon peserta pemilu sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu paling lambat tanggal 28 Maret 2023 pukul 18.30 WIB," tuturnya.

Untuk diketahui, KPU dinyatakan bersalah oleh Bawaslu atas gugatan pelanggaran administrasi proses verifikasi peserta Pemilu 2024 yang diajukan Partai Prima. Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWS/00.00/III/2023 itu dibacakan pada pada Senin, (20/3/2023).

Berikut isi putusan lengkap Majelis Sidang Bawaslu atas gugatan Partai Prima kepada KPU:

1. Memutuskan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.

2. Memerintahkan kepada terlapor untuk memberikan kesempatan kepada Prima untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan kepada terlapor berdasarkan berita acara tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi sebelum perbaikan menggunakan Sipol paling lama 10×24 jam sejak dibukanya akses Sipol oleh terlapor.

3. Memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan yang disampaikan oleh Prima.

4. Memerintahkan kepada terlapor untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi parpol calon peserta Pemilu sesuai dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan Prima.

5. Memerintahkan kepada terlapor untuk menerbitkan Keputusan KPU tentang tahapan, program, dan jadwal penyerahan dokumen persyaratan perbaikan verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu anggota DPR dan DPRD sebagai tindak lanjut putusan ini.

Editor: Rizal Bomantama