Ditetapkan Tersangka, Bupati Kutai Timur Ismunandar Ditahan di Rutan KPK

Riezky Maulana ยท Jumat, 03 Juli 2020 - 22:28:00 WIB
Ditetapkan Tersangka, Bupati Kutai Timur Ismunandar Ditahan di Rutan KPK
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (tengah) dalam konferensi pers penetapan tersangka suap yang melibatkan Bupati Kutai Timur Ismunandar di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/7/2020). (Foto: iNews.id/Riezky Maulana)

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan istrinya, Encek Unguria sebagai tersangka kasus suap terkait proyek infrastruktur. Selain mereka, lima orang lain juga ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menuturkan, Ismunandar bersama Encek serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aswinda, Kepala BPKAD Suriansyah, dan Kepala Bapenda Musyaffa yang diduga sebagai penerima suap. Adapun dua orang dari pihak swasta yaitu Aditya Maharani dan Deky Aryanto diduga sebagai pemberi suap.

“Para tersangka saat ini ditahan di rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak 3 Juli 2020 sampai dengan 22 Juli 2020,” kata Nawawi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Dia menjelaskan, para tersangka para tersangka terlebih dahulu akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Tindakan ini merupakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Menurut Nawawi, Ismunandar, Aswinda, Suriansyah, dan Musyaffa akan ditahan Rutan KPK Kavling C1. Sementara Encek ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

Tersangka Aditya akan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, sementara Deki di Rutan Polres Jakarta Pusat.

“Sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf atau b atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP,” ujarnya.

Sedangkan pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Editor : Zen Teguh

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda