Empat Kritikan soal Ibu Kota Baru di Kaltim, Nomor 4 Ancaman Nyata

2. Anggaran Aneh

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengaku pemerintah belum serius memindahkan ibu kota ke Kaltim. Hal itu terkait anggaran yang 19 persennya diambil dari APBN dan sisanya berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) serta investasi langsung swasta dan BUMN.

"Banyak yang aneh di kemauan pemerintah itu termasuk yang paling aneh itu soal anggaran. Tidak boleh kita membangun jantung dari negara itu memakai uang swasta itu mustahil itu. Itu yang saya bilang," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Fahri juga sangsi pemerintah mampu memindahkan ibu kota dengan biaya hampir Rp500 triliun atau Rp466 triliun. Dia memprediksi akan ada pembengkakan anggaran.

"Nah, tiba-tiba pemerintah dengan sebuah surat seolah-olah dia akan punya uang Rp500 triliun. Itu mustahil. Jadi, agak sulit maksudnya itu yang saya mau katakan kepada menteri seharusnya itu dibikin lebih soft sedikit, jangan presiden yang menanggung gitu loh," tuturnya.

Politisi asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menyarankan pemerintah untuk menghitung dengan cermat anggaran pemindahan tersebut. Pemerintah juga harus duduk bersama sejarawan di sana, agar nantinya nilai budaya di sana pun tidak hilng.

"Ini membuat jantung dari republik yang harus dihitung betul itu tata letaknya, sejarahnya, dan konten-konten sosiologi, yang ada di dalamnya harus betul-betul menimbang, mengingat Jakarta sudah menjadi ibu kota lebih dari 70 tahun. Jadi enggak gampang itu ruhnya dicabut itu," ujarnya.