Empat Kritikan soal Ibu Kota Baru di Kaltim, Nomor 4 Ancaman Nyata

Fahri Hamzah mengaku, pemerintah telah menyerahkan naskah akademik rencana pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kaltim kepada DPR. Namun, naskah itu serupa power point dan gambar sebanyak 157 halaman.

Dalam power point tersebut, dia menyebutkan, pemerintah menjelaskan akan membangun hunian layak di calon wilayah ibu kota baru itu. Namun, gambar yang merepresentasikan hunian itu justru gedung bertingkat seperti hotel bintang lima.

"Saya baca itu ya, mohon maaf, saya baca naskahnya itu naskah ya power point dan gambar-gambarnya itu banyak yang unik-unik lah. Masak disebut membangun hunian yang layak, terus ada gambar kayak hotel dan kamar hotel bintang lima, ini apa kaya pengembang," tutur Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (27/8/2019).

Politikus asal Sumbawa, NTB, itu menyarankan, jika pemerintah ingin membangun ibu kota negara yang ideal, sebelumnya harus duduk bersama dengan sejarawan di sana. Dengan begitu, kebudayaan di sana tidak tergerus.

"Harusnya itu dimulai dari sejarawan ngomong dulu, di DPR itu didalami, bikin simposium dulu, kajian panggil sejarawan, panggil founding fathers," kata Fahri.

Mantan ketua KAMMI itu menuturkan, presiden memang mempunyai hak ketatanegaraan untuk mengajukan ibu kota baru. Namun, dia menyayangkan sejumlah pembisik Presiden Jokowi yang menganggap remeh rencana pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

"Tapi sejatinya yang menjadi penasihat presiden itu, gak boleh begitu. Presiden enggak boleh berbuat salah. Kasihan nanti, presiden kan nanti ini jadi fiksi lain, kan enggak bagus," ujarnya.