Guru PPPK Bakal Diambil Alih Pusat, Komisi II DPR Minta Mekanisme Diperjelas

Menurut Dede, skema pengambilalihan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penempatan guru. Dia mengingatkan, distribusi guru harus memperhatikan kebutuhan masing-masing daerah.

Baca Juga

Status PPPK Difinalisasi, Wamendagri Minta Kepala Daerah Tak Rekrut Staf Baru

Dia menyoroti masih adanya sejumlah wilayah yang kekurangan tenaga pengajar, terutama Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Karena itu, Komisi II DPR akan meminta penjelasan pemerintah terkait mekanisme pengambilalihan guru PPPK. Sejumlah kementerian dan lembaga akan dipanggil, di antaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca Juga

Kabar Baik, Guru PPPK Diberi Kesempatan Ikut Seleksi CPNS di 2027

Dede menilai, rencana pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru PPPK pada dasarnya merupakan langkah positif. Terlebih, sejumlah pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan kemampuan anggaran untuk membiayai guru PPPK.

"Pada prinsipnya kita menyambut baik, karena akhir-akhir ini kan beberapa pemerintah daerah sudah 'angkat tangan'. Yang paling penting adalah jangan sampai guru-guru itu tidak memiliki pekerjaan," tutur dia.