ICW Sayangkan Vonis Ringan Mantan Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Rizki Maulana ยท Jumat, 29 Mei 2020 - 03:00 WIB
ICW Sayangkan Vonis Ringan Mantan Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR kepada eks anggota KPU Wahyu Setiawan, Saeful Bahri. (Foto: iNews.id/Rizki Maulana).

JAKARTA, iNews.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyorot vonis terdakwa penyuap eks anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Saeful Bahri. Hukuman terhadap mantan staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto itu dinilai terlalu rendah.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, vonis rendah terhadap Saeful Bahri tidak bisa dilepaskan dari kerja penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlihat tidak serius dalam mengurus kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR terpilih tahun 2019-2024.

"Buktinya, terdakwa hanya dituntut 2,5 tahun penjara," tutur Kurnia di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, Saeful divonis penjara 1 tahun 8 bulan dan denda Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU pada KPK yaitu 2,5 tahun penjara dan denda Rp150 juta.

Majelis hakim menyatakan Saeful terbukti secara sah hendak memberikan uang berjumlah Rp1,25 miliar kepada Wahyu Setiawan. Dari jumlah tersebut, uang yang disetor baru Rp600 juta dalam pecahan dolar Singapura.

Tujuan pemberian suap agar Wahyu, selaku orang yang memiliki kewenangan di KPU mengupayakan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui PAW menggantikan Riezky Aprilia.

Kurnia mengatakan, putusan terhadap Saeful Bahri menambah daftar panjang vonis ringan penanganan perkara korupsi. Berdasarkan catatan ICW, sepanjang 2019 rata-rata vonis perkara korupsi hanya 2 tahun 7 bulan penjara.

Selain itu, vonis-vonis ringan dalam perkara korupsi ini diharapkan juga dapat menjadi fokus bagi M Syarifuddin selaku Ketua Mahkamah Agung (MA) yang baru. Syarifuddin terpilih sebagai Ketua MA untuk periode 2020-2025 ada Senin 6 April 2020 lalu.

"Sebab, bagaimana mungkin tercipta efek jera yang maksimal bagi pelaku korupsi jika hukumannya saja masih rendah," tuturnya.

Editor : Zen Teguh