Jaksa KPK Ungkap Dugaan Pejabat Kemenhub Minta Fee 5 Persen untuk Menangkan Proyek Rp20,7 Miliar

Pertemuan tersebut awalnya dilakukan Yoseph dan jajarannya untuk menagih pembayaran pekerjaan perbaikan rel kereta api akibat bencana banjir di Lemah Abang pada 2021. Pekerjaan tersebut memiliki nilai sekitar Rp5,2 miliar. PT KAPM disebut terlebih dahulu menggunakan anggaran perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Baca Juga

Kasus DJKA, KPK Usut Dugaan Penerimaan Gratifikasi Pejabat Kemenhub

Namun, hingga menjelang akhir 2021, Direktorat Prasarana Perkeretaapian Kemenhub disebut belum juga melunasi pembayaran pekerjaan tersebut. Harno kemudian menginformasikan bahwa pada 2022 akan terdapat proyek pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera.

Menurut dakwaan, Harno juga mengiming-imingi pekerjaan tersebut akan diberikan kepada PT KAPM dengan tujuan agar perusahaan memiliki pengalaman melaksanakan pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Namun, pemberian pekerjaan itu disebut disertai permintaan commitment fee sebesar 5 persen dari nilai kontrak.

Baca Juga

KPK Periksa 2 ASN Kemenhub terkait Kasus Korupsi DJKA

"Untuk teknis pelaksanaan dan mengatur pelelangan supaya dimenangkan terdakwa, Harno Trimadi mengarahkan perwakilan terdakwa untuk koordinasi dengan Fadliansyah yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek dimaksud," tuturnya. 

JPU kemudian mengungkap dugaan pengaturan proses lelang agar PT KAPM memenangkan proyek tersebut. Harno disebut memerintahkan Anjar Hermawan selaku Koordinator Transportasi Layanan Pengadaan Darat dan Kereta Api untuk memilih Edi Purnomo sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) paket pekerjaan perlintasan sebidang Jawa dan Sumatera Tahun 2022.