Kasus Korupsi di Bakamla Rugikan Negara Rp54 Miliar

Ilma De Sabrini ยท Kamis, 01 Agustus 2019 - 04:00 WIB
Kasus Korupsi di Bakamla Rugikan Negara Rp54 Miliar

Wakil Ketua KPK Alesander Marwata (kiri) dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (31/7/2019). (Foto: Antara/Indrianto Eko S).

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi tahun anggaran 2016 di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya.

Tiga orang tersangka ini yaitu Ketua Unit Layanan Pengadaan di Bakamla Leni Marlena, anggota Unit Layanan Pengadaan Backbone Coastal Surveillance System di Bakamla, Juli Amar Ma'ruf dan Direktur Utama PT CMIT Rahardjo Pratjihno.

Dalam kasus ini KPK menduga ada negosiasi jahat dan tindakan suap antara Rahardjo Pratjihno dengan sejumlah pejabat di Bakamla untuk menyesuaikan antara nilai pengadaan dengan nilai anggaran yang disetujui/ditetapkan oleh Kementerian Keuangan serta negosiasi waktu pelaksanaan pengadaan Long Range Camera beserta Tower.

Dari kasus ini komisi antirasuah itu memperkirakan kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi ini cukup besar yakni sebanyak lebih dari Rp54 miliar.

"Para tersangka dalam kasus ini telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp54.276.666.520" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (31/7/2019).

Alex menjelaskan, pengadaan Satelit Monitoring ini berbarengan dengan pengadaan Long Range Camera beserta Tower, Instalasi dan Pelatihan untuk Personel Bakamla dan pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (perangkat transportasi informasi terintegrasi) atau BCSS yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS).

Menurutnya, anggaran untuk pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS itu sesungguhnya belum dapat digunakan. Kendati demikian, Unit Layanan Pengadaan Bakamla tetap memulai proses lelang tanpa menunggu persetujuan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Dalam proses lelang pengadaan proyek BCSS ini, ULP Bakamla mengumumkan pagu anggaran sebesar Rp400 miliar dan nilai total HPS sebesar Rp399,8 miliar.

"Hasil negosiasi yaitu harga pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS menjadi sebesar Rp170,57 miliar dan waktu pelaksanaan dari 80 hari kalender menjadi 75 hari kalender," kata Alex.

Selain tiga tersangka yang ditetapkan KPK, terdapat satu orang tersangka lagi yaitu Bambang Udoyo (BU) selaku Pejabat Pembuatan Komitmen. Namun Bambang ditangani oleh POM Angkatan Laut karena saat itu dia merupakan perwira aktif TNI AL.

Editor : Zen Teguh