Kasus Romy, KPK Periksa Sekjen DPR RI dan 3 Pansel Jabatan Kemenag

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar. Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag).

Penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga anggota Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag pada Sekretariat Jenderal. Mereka adalah Ari Haryanto, Arfidul, dan Muhammad Basworo.

Baca Juga

Kekejaman Tentara Israel: Jadikan 2 Lansia Palestina Tameng Manusia, lalu Dieksekusi

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sebagai saksi untuk tersangka RMY (Romahurmuziy) terkait kasus suap pengisian jabatan di Kemenag," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Kamis (4/3/2019).

Febri berharap kepada para saksi dapat hadir dan memenuhi panggilan KPK. Mantan aktivis antikorupsi ini juga berharap para saksi yang diperiksa penyidik dapat memberikan keterangan yang sebenarnya.

Baca Juga

KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Jual Beli Jabatan Rektor Universitas Negeri

"Diharapkan yang bersangkutan dapat hadir dan memenuhi panggilan penyidik dan juga memberikan keterangan yang sejujurnya tentang apa yang diketahuinya," imbuhnya.

Sebelumnya, penyidik telah memeriksa Sekjen Kemenag, Nur Kholis yang juga selaku ketua panitia seleksi dan sejumlah panitia seleksi lainnya. KPK mendalami terkait proses ataupun prosedur seleksi pengisian jabatan di Kemenag.

Baca Juga

Sekjen Kemenag Tak Tahu Romy Intervensi Seleksi Pejabat di Kemenag

Dalam perkara ini KPK menetapkan tiga tersangka yaitu anggota DPR RI, Romahurmuziy atau Romy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.

KPK menduga Romy bersama-sama dengan pihak Kemenag menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan tinggi di Kemenag.

Romy diduga telah menerima uang Rp300 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi. Uang suap itu maksudnya agar Romy dapat mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag.

Atas perbuatannya Romy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Sedangkan, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Editor: Djibril Muhammad