Kemnaker Tegaskan Gaji Buruh Jadi Prioritas Utama saat Perusahaan Pailit

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan pembayaran upah atau gaji buruh yang tertunggak harus diutamakan ketika perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri menjelaskan, ketika pengadilan memerintahkan kurator menjual aset perusahaan untuk melunasi kewajiban yang tertunda, hasil penjualan tersebut harus digunakan untuk membayar hak-hak pekerja sesuai urutan prioritas dalam ketentuan hukum kepailitan.

Baca Juga

Wamenaker Sidak Pabrik Bulu Mata di Garut yang Pailit, Ingatkan Pesangon 2.079 Karyawan

"Dalam hukum kepailitan Indonesia, hak-hak pekerja/buruh memiliki kedudukan istimewa (preferen) dalam pembayaran utang perusahaan yang dinyatakan pailit," ujarnya saat dihubungi iNews.id, Minggu (15/11/2026).

Indah menambahkan, terdapat perbedaan tingkat prioritas antara upah yang belum dibayarkan dan hak pekerja lainnya. Upah buruh yang tertunggak memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan hak-hak lain, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Baca Juga

Sritex PHK 10.665 Karyawan usai Dinyatakan Pailit

"Perlu dibedakan antara upah pekerja yang belum dibayar dan hak pekerja lainnya, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Keduanya memiliki urutan prioritas yang berbeda," kata dia.

Dia mengatakan, berdasarkan Pasal 151 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pembayaran upah karyawan harus didahulukan, termasuk ketika perusahaan masih memiliki kewajiban kepada kreditur lain, seperti perbankan.

Baca Juga

Anak Usaha Indofarma Pailit, 450 Karyawan Terancam PHK 

Sementara itu, pembayaran hak pekerja lainnya, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, juga didahulukan dibandingkan kreditur lainnya. Namun, hak-hak tersebut berada di bawah kreditur pemegang jaminan kebendaan atau kreditur separatis, seperti pemegang hak gadai dan hak tanggungan.

"Tetapi kalau untuk upah yang terutang, kedudukannya lebih tinggi daripada hak kreditur separatis, termasuk bank yang memegang jaminan kebendaan," ucap Indah.

Baca Juga

Tolak Status Pailit, 10.000 Buruh Sritex bakal Demo ke Jakarta

Dengan demikian, upah buruh yang belum dibayarkan menempati prioritas tertinggi dalam pembayaran kewajiban perusahaan pailit. Sementara itu, pesangon dan hak pekerja lainnya tetap memiliki kedudukan istimewa, tetapi pembayarannya berada di bawah kreditur pemegang jaminan kebendaan.

Editor: Aditya Pratama