KPK Pecat 66 Pegawai terkait Kasus Pungli Rutan

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memecat 66 pegawainya terkait kasus pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK. Mereka terbukti melakukan pemerasan di Rutan Cabang KPK.

"KPK telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada 66 Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran pemerasan di Rutan Cabang KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/4/2024). 

Baca Juga

Media Asing Soroti Keputusan Indonesia Nobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

Keputusan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap PNS KPK pada 2 April 2024. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari atasan, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.

Dari pemeriksaan tersebut, 66 pegawai terbukti melanggar PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yaitu Pasal 4 huruf i, Pasal 5 huruf a, dan Pasal 5 huruf k.

Baca Juga

KPK Eksekusi Putusan Etik, 2 Bos Pungli Rutan Minta Maaf

Selanjutnya pada 17 April 2024, Sekretaris Jenderal KPK selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Keputusan Hukuman Disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian sebagai PNS, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) huruf c PP 94 Tahun 2021.

"Pemberhentian ini akan efektif berlaku pada hari ke-15 sejak Keputusan Hukuman Disiplin diserahkan kepada para pegawai tersebut," ujarnya. 

Baca Juga

KPK Siap Hadapi Praperadilan Eks Karutan Achmad Fauzi terkait Kasus Dugaan Pungli

Ali menegaskan keputusan pemberhentian pegawai tersebut sebagai bagian dari komitmen KPK menyelesaikan penanganan pelanggaran di internal hingga tuntas dan zero tolerance terhadap praktik-praktik korupsi.

Baca Juga

Kasus Pungli Rutan, KPK Gelar Pemeriksaan Disiplin 76 Pegawainya

KPK juga telah menjatuhi hukuman etik berdasarkan putusan Dewan Pengawas (Dewas), serta penyidikan dugaan tindak pidana korupsinya. 

Atas keputusan pemberhentian tersebut, KPK juga berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dapat diproses hak kepegawaian para pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

Editor: Faieq Hidayat