KPK Tegaskan SP3 Penyidikan BLBI Sjamsul Nursalim Sesuai Aturan

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas Tersangka Sjamsul Nursalim (SN) dan istrinya Itjih Sjamsul Nursalim (ISN) telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. KPK mengaku sudah melakukan upaya maksimal.

Hal itu menanggapi beberapa pihak yang terkejut dan mengkritisi dengan keputusan KPK mengeluarkan SP3 untuk tersangka Sjamsul Nursalim dan istrinya. Padahal dalam kasus dugaan korupsi pada Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) negara telah menimbulkan kerugian yang fantasitis, yakni mencapai Rp 4,58 triliun.

Baca Juga

3 Alasan Timor Leste Baru Bergabung ASEAN pada 2025, dari Pembangunan hingga Menjaga Stabilitas

Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan SP3 atas tersangka Sjamsul Nursalim dan Istrinya merupakan langkah tindak lanjut usai Mahkamah Agung (MA) memutus lepas Syafruddin Arsyad Tumenggung (SAT) mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan kemudian diikuti penolakan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari KPK.

"Kami memastikan penghentian perkara tersebut telah sesuai aturan hukum yang berlaku karena putusan akhir pada tingkat MA dalam perkara SAT menyatakan ada perbuatan sebagaimana dakwaan tapi bukan tindak pidana," ujar Ali dalam keterangannya, Minggu (4/4/2021).

Baca Juga

Api Sudah Padam, Penghuni Apartemen Taman Sari Belum Berani Kembali

KPK, kata Ali,  telah berupaya maksimal sampai kemudian saat itu juga diajukan upaya hukum luar biasa PK walaupun akhirnya ditolak oleh MA. 

"Pengajuan PK ini pertama kali dalam sejarah KPK sebagai bentuk keseriusan kami menyelesaikan perkara tersebut," ujar Ali.