KPK Ungkap 8.400 Jemaah Gagal Berangkat di 2024 gegara Korupsi Kuota Haji

Asep berharap pihaknya mampu membongkar perkara tersebut. Pasalnya, penyelenggaraan haji merupakan pelayanan terhaadap masyarakat yang ingin beribadah. 

Baca Juga

DPR Sepakat RUU Haji dan Umrah Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan

"Ini menjadi apa namanya, sebuah ironi gitu ya, dan tentunya kita berharap praktik-praktik seperti ini, tidak lagi terjadi," ungkap dia. 

Sebelumnya, Asep menjelaskan permasalahan tersebut terkait pembagian 20.000 kuota tambahan yang diterima Indonesia pada pelaksanaan haji 2024. Berdasarkan aturan yang berlaku, kuota tambahan tersebut dibagi dengan persentase 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus. 

"Kenapa 92 persen? karena yang banyak, ini saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia, yang mendaftar haji itu menggunakan kuota reguler, sedangkan kuota khusus ini memang berbayarnya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler, jadi penyediaannya hanya 8 persen," ucap Asep, Rabu (6/8/2025). 

"Itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua, 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus," ucapnya.

Editor: Puti Aini Yasmin