KPK Wanti-wanti Jangan Sampai Revisi KUHAP Kurangi Kewenangan Penyidik

"Jangan sampai antara batang tubuh dengan ketentuan peralihan nggak sinkron, batang tubuhnya mengatur tapi ketentuan peralihannya menyebutkan disesuaikan. Kalau seperti ini tentu nanti akan menimbulkan sesuatu yang bias, tidak ada sebuah kepastian," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merespons tudingan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak transparan. Dia mempersilakan masyarakat menginap di Gedung DPR untuk memantau pembahasan tersebut.

"Jadi saya nggak ngerti lagi, apa yang perlu kami lakukan untuk memenuhi unsur transparansi, saya minta bisa nggak nih kawan-kawan, nginep di sini bareng-bareng kalau misalnya sampai malam, di atas atau di bawah juga nggak apa-apa, silakan, yang mau teman-teman mengikuti proses ini," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Dia menekankan seluruh unsur tranparansi pembahasan revisi KUHAP sudah dipenuhi. Bahkan, pembahasan disiarkan langsung lewat media sosial.

"Semua, prosesnya berlangsung live ya, disiarkan terbuka dan live, dan sebetulnya bisa dilihat di YouTube, semua update," ujarnya.

Editor: Reza Fajri