LKPP: Transformasi Digital Pengadaan Fokus Utama dari RUU PBJ

Hal demikian penting untuk disebarluaskan agar platform ini dapat dimanfaatkan Pelaku Usaha dalam memasarkan barang/jasakebutuhan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD). 

Baca Juga

Pembangunan Jalan Tol Padang - Sicincin Masih Terhambat Pengadaan Lahan, Ini Progresnya

Pria disapa Hendi ini juga mendorong para mahasiswa yang telah berwirausaha untuk mendaftarkan usaha dan menayangkan produknya pada Katalog Elektronik.

“Maka kalau anda hari ini punya produk-produk yang bisa dibeli pemerintah, anda saya sarankan tayang di Katalog Elektronik. Jika anda memiliki usaha, pastikan anda kemudian punya Nomor Induk Berusaha atau NIB, setelah punya NIB, anda datang ke Pemkot atau Pemprov untuk minta akun SPSE, begitu anda punya akun SPSE, masuk ke portal e-katalog.lkpp.go.id. selanjutnya lengkapi persyaratan, maka produk anda akan tayang," kata Hendi dalam keterangannya.

Baca Juga

KPK Cecar Sekjen DPR soal Dugaan Komisi Keuntungan untuk Vendor Proyek Pengadaan

Dengan digelarnya kegiatan ini, diharapkan dapat memperluas pemahaman dan dukungan terhadap transformasi digital PBJ di kalangan intelektual dan akademisi.

Sivitas akademika diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang menyebarluaskan informasi tentang pentingnya transformasi digital dalam PBJ Publik. 

Baca Juga

JK Bingung Karen Agustiawan Jadi Terdakwa Kasus Pengadaan LNG: Dia Jalankan Tugas

Hal ini juga membuka peluang kolaborasi antara kelompok akademis dan LKPP dalam mengembangkan sistem pengadaan yang memenuhi prinsip-prinsip PBJ Publik. 

Editor: Faieq Hidayat