LPSK Siap Berikan Perlindungan Bagi ABK yang Dieksploitasi di Kapal China

Rizki Maulana ยท Jumat, 08 Mei 2020 - 06:40 WIB
LPSK Siap Berikan Perlindungan Bagi ABK yang Dieksploitasi di Kapal China

Jenazah ABK WNI di kapal pencari ikan China dilarung ke laut. (Screebgrab: YouTube/MBC)

JAKARTA, iNews.id - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan bagi Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang menjadi korban eksploitasi di kapal ikan berbendera China. LPSK pun menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas tragedi perbudakan moderen itu.

Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan akan melakukan tindakan proaktif dalam kasus ini. Selain itu, LPSK siap berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada ABK WNI. Mulai dari proses pemulangan ke Tanah Air hingga pendampingan proses hukum.

"Sebagai langkah awal, LPSK akan turut serta menjemput sejumlah ABK yang pulang ke Indonesia, besok Jumat, (8/5/2020) di bandara” ujar Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/5/2020).

Hasto menuturkan, tragedi yang dialami oleh 18 ABK di kapal China jelas menunjukkan adanya indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Oleh karenanya, dia berharap agar pihak kepolisian menulusuri perusahaan yang merekrut dan menyalurkan para ABK ke kapal China tersebut serta mengambil tindakan tegas bila terbukti adanya pelanggaran pidana.

LPSK sudah beberapa kali menerima permohonan perlindungan korban TPPO seperti yang dialami 18 ABK asal Indonesia. Salah satunya adalah kasus perbudakan di Benjina, Maluku, pada 2015 silam. Menurutnya, kasus ini sempat menyita perhatian publik, bahkan hingga ke luar negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan kasus TPPO yang menyasar ABK bukan kali pertama terjadi. Selain kasus di Benjina, LPSK pernah mencatat beberapa kasus TPPO yang peristiwanya mirip dengan apa yang terjadi dengan ABK di kapal Long Xing, diantaranya kasus di Jepang, Somalia, Korea Selatan serta Belanda.

Menurut catatan akhir tahun LPSK 2019, permohonan perlindungan untuk kasus TPPO menempati posisi empat besar. Setelah kasus kekerasan seksual anak, terorisme, dan pelanggaran HAM berat.

“Pada tahun 2018, permohonan perlindungan untuk kasus TPPO berjumlah 109, sedangkan di tahun 2019 naik menjadi 162 permohonan. Sedangkan ihwal jumlah terlindung, pada 2018 terdapat 186 terlindung kasus TPPO dan naik menjadi 318 terlindung di tahun 2019” ucapnya.

Berdasarkan pengalaman LPSK melakukan investigasi kasus TPPO khusus di sektor kelautan dan perikanan, ditemukan fakta banyaknya perlakukan tidak manusiawi yang dialami oleh para korban. Menurutnya, para korban mengalami penipuan dalam proses rekrutmen, pemalsuan identitas, jam kerja yang melebihi aturan, tindakan kekerasan dan penganiayaan, penyekapan, gaji yang tidak layak sampai ancaman pembunuhan.

“Kami pernah mendengarkan pengakuan korban yang tidak mendapatkan air minum yang layak, mereka terpaksa minum air laut yang disaring, bahkan ada yang meminum air AC,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, viral video dugaan pelarungan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia oleh kapal berbendera China. Kasus tersebut diungkap stasiun televisi MBC asal Korea Selatan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menindaklanjuti soal video pelarungan jenazah ABK Indonesia di Korea Selatan.

"Kami telah berkoordinasi, termasuk mengenai dugaan ada eksploitasi terhadap ABK kita (Indonesia)," kata Menteri Edhy dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Editor : Rizal Bomantama