Mahfud MD Minta KPK dan Bawaslu Usut Dugaan Transaksi Janggal Selama Kampanye

PADANG, iNews.id - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait peningkatan transaksi janggal selama masa kampanye Pemilu 2024. Dia meminta temuan itu diselidiki.

"Pertama, Bawaslu harus menyelidiki itu dan mengungkap kepada publik," kata Mahfud saat berbincang dengan media lokal di kantor DPD Sumbar Partai Hanura, Minggu (17/12/2023).

Baca Juga

Genosida, Turki Keluarkan Surat Perintah Penangkapan untuk Netanyahu dan 36 Pejabat Israel

Dia mengatakan, jika benar transaksi mencurigakan itu merupakan uang haram, biasanya berasal dari tindakan pencucian uang. Untuk itu, Mahfud juga mendorong lembaga penegak hukum terlibat memantau temuan ini.

"Supaya ditangkap, supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah," ujarnya.

Baca Juga

Santri di Garut Suarakan 6 Poin Penting saat Deklarasi Dukung Mahfud MD

"Jadi jangan diam, KPK-nya maupun Bawaslu-nya, dipanggil itu. Jadi saya dorong itu untuk diperiksa," tutur dia.

Sebagaimana diberitakan, PPATK mengungkap adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. Sebaliknya, rekening khusus kampanye malah tidak terlihat adanya pergerakan alias flat.

Baca Juga

Mahfud MD Akan Perjuangkan Gaji Layak untuk Guru Madrasah dan Marbot

“Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Misalnya terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya, daftar calon tetap (DCT) itu kita udah dapat,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Kamis (14/12/2023).

Ivan mengatakan, transaksi ilegal itu ditemukan usai pihaknya mendapatkan dan mengikuti data Daftar Caleg Sementara (DCT).

Baca Juga

Pompa Semangat Kader Kakbah, Mahfud MD Imbau PPP Jabar Teladani Thariq Bin Ziyad

“Nah dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK,” ungkapnya.

Dia mengatakan, terdapat kenaikan lebih dari 100 persen yang berkutat di transaksi keuangan tunai. Ivan mengaku PPATK masih mendalami temuan tersebut.

Baca Juga

Mahfud MD Ajak Kiai dan Ulama di Ponpes Sirnamiskin Bandung Ciptakan Demokrasi yang Baik

Editor: Rizky Agustian