Menteri LH bakal Tinjau Ulang Izin 4 Perusahaan Nikel di Raja Ampat 

Baca Juga

Bahlil Klaim Warga Pulau Gag Minta Tambang Nikel di Raja Ampat Dilanjutkan

"Memang, berdasarkan laporan, keempat perusahaan itu berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan terganggunya lanskap serta keanekaragaman hayati (biodiversity) di Raja Ampat," tutur dia.

Ia menambahkan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sekitar 75 persen spesies koral dunia ada di Raja Ampat. Selain itu, hampir seluruh wilayah atau sekitar 97 persen Kabupaten Raja Ampat merupakan kawasan hutan.

"Kita sudah tahu persis, di Papua Barat Daya—terutama Raja Ampat—bagaimana keanekaragaman hayatinya. Karena secara geologi, pulau-pulau di sana tersusun dari batuan khas, sehingga hampir di seluruh pulau-pulau kecil tersebut hidup dan berkembang biak spesies koral atau terumbu karang," lanjutnya.

PT Gag merupakan pemegang Kontrak Karya (KK) Generasi VII dengan luas wilayah 13.136 hektare di Pulau Gag. Perusahaan ini telah memasuki tahap Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 430.K/30/DJB/2017 yang berlaku hingga 30 November 2047.

Perusahaan ini memiliki dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sejak tahun 2014, dengan adendum AMDAL pada tahun 2022 dan Adendum AMDAL Tipe A yang diterbitkan tahun lalu oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) diterbitkan tahun 2015 dan 2018.