Migrant Care: Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia di Sektor Kelautan dan Perikanan Tidak Diperhatikan

Irfan Ma'ruf ยท Jumat, 08 Mei 2020 - 07:30 WIB
Migrant Care: Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia di Sektor Kelautan dan Perikanan Tidak Diperhatikan

Jenazah ABK WNI di kapal pencari ikan China dilarung ke laut. (Screebgrab: YouTube/MBC)

JAKARTA, iNews.id - Migrant CARE mengecam keras eksploitasi pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal pencari ikan Long Xin 605, Long Xin 629, dan Tian Yu 8. Migrant CARE menyebut hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak hidup.

Seperti diketahui dugaan eksploitasi ABK asal Indonesia di kapal berbendera China diungkap oleh stasiun televisi Korea Selatan, MBC. Bahkan ada tiga ABK Indonesia yang dilarung ke laut lepas setelah meninggal karena sakit.

"Para ABK itu terenggut kebebasannya, bekerja dalam kondisi tidak layak, tidak mendapatkan hak atas informasi hingga hak yang paling dasar yaitu hak atas hidup pun terenggut," kata Direktur Eksekutif Migrant CARE, Wahyu Susilo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (7/5/2028).

Kondisi tersebut memperlihatkan secara jelas kondisi pekerja migran Indonesia, terutama yang bekerja di sektor kelautan. Dia menyebut, sebelumnya ada ribuan pekerja ABK di kapal pesiar juga menjadi korban penularan Covid-19, baik tertular penyakitnya maupun kehilangan pekerjaannya.

"Menurut catatan BP2MI, sudah lebih dari 6000 ABK mengalami pemutusan hubungan kerja," kata Wahyu.

Dia menilai pekerja migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan sangat rentan. Dalam Global Slavery Index yang dikeluarkan Walk Free tahun 2014-2016 yang dilakukan juga dilakukan Migrant CARE menempatkan pekerja migran di sektor kelautan dan perikanan merupakan praktek perbudakan modern yang terburuk.

"Terhitung ada ratusan ribu ABK Indonesia di kapal-kapal penangkap ikan berada dalam perangkap perbudakan modern. Jika kondisi tersebut masih berlangsung sampai sekarang, maka situasi memang belum berubah dan ini tentu sangat menyedihkan," ucapnya.

Wahyu menganggap pemerintah Indonesia pernah terlibat dalam upaya memerangi perbudakan di sektor kelautan pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudiastuti. Namun, inisiatif tersebut lebih banyak menyangkut soal praktik di perairan Indonesia, seperti kasus perbudakan di kapal ikan di perairan Benjina, kepulauan Maluku.

"Namun inisiatif ini tidak meluas pada nasib pekerja migran Indonesia sebagai ABK di kapal-kapal pencari ikan berbendera asing yang beroperasi melintas negara. Inisiatif ini pun tidak mendapat dukungan signifikan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan atau BP2MI," katanya.

Wahyu menilai Kementerian Luar Negeri juga mengalami kesulitan dalam penanganan kasus terkait juridiksi perkara. Sebab kasus terjadi di kapal pencari ikan berbendera A, pemiliknya adalah warga negara B, dan kasusnya terjadi di lautan dalam otoritas negara C atau di laut bebas.

"Apapun situasinya seharusnya negara hadir dalam memberikan perlindungan terhadap anak buah kapal Indonesia," ucap Wahyu.

Kerentanan para pekerja migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan juga dipicu oleh ketiadaan instrumen perlindungan yang memadai sebagai payung perlindungan bagi mereka. Meskipun UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan adanya aturan khusus mengenai Pelindungan Pekerja Migran Di sektor Kelautan dan Perikanan, namun hingga saat ini aturan turunan tersebut belum terbit.

Tidak hanya itu dalam aturan itu terlihat kecenderungan berebut kewenangan antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Politik luar negeri dan diplomasi juga belum maksimal dalam memperjuangkan penegakan hak asasi pekerja migran di sektor kelautan dan perikanan, terkait dengan implementasi dan komitmen antar negara dalam pelindungan pekerja di sektor kelautan.

"Dalam kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami ABK Indonesia di kapal berbendera China, Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan sikap namun hingga saat ini belum ada respons dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," katanya.

Wahyu menilai respons Kementerian Luar Negeri RI bersifat normatif namun tidak pada pokok persoalan. Menurutnya belum ada desakan untuk investigasi pelanggaran hak asasi manusia di dalam kasus tersebut.

"Juga belum ada pernyataan tegas untuk memastikan pemenuhan hak-hak ABK tersebut," katanya.

Editor : Rizal Bomantama