MK Tegaskan Suhartoyo Masih Sah Jadi Ketua hingga Putusan PTUN Inkrah

Namun, sebelum mengajukan banding MK akan mempelajari secara cermat amar putusan PTUN. Sebab, salinan utuh putusan itu baru diterima pihaknya.

Diketahui, RPH digelar tanpa kehadiran hakim konstitusi Anwar Usman dan Ridwan Mansyur. Anwar tak menghadiri rapat itu karena ada keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan, sementara Ridwan Mansyur tak datang karena sedang berada di luar negeri.

Sebelumnya, berdasarkan amar putusan nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, gugatan Anwar Usman dikabulkan sebagian oleh PTUN. Putusan itu menyebut bahwa pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK tidak sah atau dibatalkan dalam periode 2023-2028.

"Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian," tulis amar putusan tersebut, dikutip Rabu (14/8/2024).

Editor: Reza Fajri