MK Terapkan Speedy Trial Tangani Sengketa Pilkada 2024

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menerapkan mekanisme speedy trial dalam menyidangkan sengketa Pilkada 2024. Sebab, MK hanya diberi waktu selama 45 hari untuk menuntaskan persidangan seluruh gugatan pilkada.

"MK sudah kemudian ada ketentuan harus menyelesaikan seluruh perkaranya dalam waktu 45 hari kerja, maka mau tidak mau, speedy trial akan dilakukan," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi (MK) Pan Mohamad Faiz kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2025).

Baca Juga

3 Negara yang Teguh Tak Akui Taiwan, Salah Satunya Indonesia

Faiz menjelaskan penanganan sengketa pilkada berbeda dengan  persidangan pengujian undang-undang yang tak ditentukan batas waktu putusannya. 

"Kalau kita bandingkan dengan proses persidangan di pengujian undang-undang, itu karena tidak ada batas waktunya, maka tergantung dari kompleksitas perkara," ucapnya.

Baca Juga

MK Mulai Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2024, Ini Mekanismenya

Faiz menambahkan, belum ada perubahan atau pun pergeseran tahapan persidangan. Jika ada perubahan, kata dia, MK akan menyampaikan hal kepada para pihak yang terlibat dalam persidangan.

Baca Juga

Hakim MK Dilarang Tangani Sengketa Pilkada dari Daerah Asal, Cegah Konflik Kepentingan