Mundurnya Perry Warjiyo dan Tiga Risiko yang Tidak Boleh Diremehkan

Pada saat yang sama, independensi harus disertai transparansi dan pertanggungjawaban yang kuat. 

Kekhawatiran ini bukan muncul tanpa konteks. Pada Februari 2025, Reuters melaporkan adanya wacana dari sebagian anggota DPR untuk mengevaluasi posisi Perry karena dianggap tidak cukup mendukung kebijakan pemerintah, termasuk dalam persoalan pembagian beban pembiayaan. 

Wacana itu ketika itu dibantah pimpinan DPR. Akan tetapi, riwayat perdebatan tersebut membuat pasar akan meneliti secara ketat alasan pengunduran diri dan proses penunjukan penggantinya. 

Jika gubernur baru dipilih karena kesediaannya mengikuti kebutuhan fiskal pemerintah, Indonesia berisiko memasuki kondisi dominasi fiskal. 

Dalam situasi tersebut, kebijakan moneter bukan lagi terutama diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan rupiah, tetapi digunakan untuk meringankan pembiayaan APBN.