Pakar Sebut Suhartoyo Tak Sah Jadi Ketua MK, MKMK Tegaskan Tak Ada Pelanggaran

JAKARTA, iNews.id - Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi mengatakan tidak ada amar putusan PTUN yang memerintah untuk memperbaiki SK Pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. 

Menurutnya, proses pengangkatan Ketua MK yang baru wajib berpedoman melalui pada proses pemilihan rapat pleno Ketua MK untuk memilih Ketua MK yang baru termasuk tidak menunjuk dirinya sendiri.

Baca Juga

Trump Ungkap Dewan Perdamaian Gaza akan Diumumkan Awal 2026

Oleh karena itu, Rullyandi menilai Suhartoyo tak sah menjabat sebagai Ketua MK.

"Dan Ketua MK baru yang terpilih nantinya wajib sebelum memangku jabatan mengucap sumpah sebagai Ketua MK di hadapan Mahkamah sebagaimana diperintahkan oleh pasal 21 ayat 3 UU MK, yang mana hal ini tidak dilakukan sumpah jabatan sebagai Ketua MK," tutur Rullyandi.

Baca Juga

Pakar Hukum Tuding Suhartoyo Ketua MK Ilegal, Minta 9 Hakim Mundur