Pengamat Ingatkan Pembahasan RPP Kesehatan Jangan Terburu-buru, Ini Alasannya

Baca Juga

UU Kesehatan Telah Diundangkan, STR Nakes Berlaku Seumur Hidup

Maka dari itu, menurutnya, pasal-pasal yang tidak terkait langsung seperti pengaturan zat adiktif mesti dikaji ulang dalam RPP Kesehatan.

Senada, Pakar Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Fitriani Ahlan Sjarif, juga menyoroti aspek partisipasi publik dalam proses penyusunan aturan turunan dari UU Kesehatan. Jika partisipasi publiknya belum cukup, kata Fitri, efektivitas pembuatan aturan tersebut akan kurang memadai.

Baca Juga

Presiden Jokowi Teken Omnibus Law UU Kesehatan, Berlaku Mulai 8 Agustus 2023

"Harus dipertimbangkan efektivitas pembuatannya sehingga diharapkan tidak menimbulkan kontroversi ketika diberlakukan dan tidak diragukan penerimaannya oleh publik," kata Fitri.

Editor: Rizky Agustian