Polda Metro Bongkar 7 Kasus Perdagangan Orang, 19 Tersangka Ditangkap!

JAKARTA, iNews.id - Polda Metro Jaya mengungkap tujuh kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sepanjang 2026. Dalam pengungkapan tersebut, 19 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai modus, mulai dari pengiriman pekerja migran hingga eksploitasi seksual anak.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, sepanjang 2026 pihaknya telah menangani 14 laporan polisi terkait TPPO. Jumlah tersebut terdiri atas tujuh perkara yang ditangani sebelumnya dan tujuh perkara hasil pengungkapan melalui program Quick Wins Kapolri.

Baca Juga

Kemenko Polkam Perketat Penanganan WNI Gabung Militer Asing, Dalami Dugaan TPPO

"Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sepanjang tahun 2026 Sebanyak 14 laporan polisi telah ditangani, terdiri atas 7 perkara sebelumnya dan 7 hasil perkara pengungkapan dalam program Quick Wins Kapolri, program ke-8 tentang KUHP, KUHAP, dan scientific investigation," kata Kombes Budi, Rabu (11/11/2026).

Dia merinci, dari tujuh perkara yang berhasil diungkap, dua kasus ditangani Direktorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Sementara lima perkara lainnya ditangani oleh polres jajaran.

Baca Juga

Polri Bongkar TPPO Modus Rekrut WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, 58 Orang Jadi Korban

"Dari tujuh pengungkapan tersebut, dua perkara ditangani Ditres PPA-PPO Polda Metro Jaya dan lima perkara ditangani oleh Polres jajaran dengan total 19 tersangka," ujarnya.

Budi menjelaskan, para pelaku menjalankan berbagai modus perdagangan orang. Di antaranya merekrut dan mengirim warga negara Indonesia (WNI) ke sejumlah negara untuk dipekerjakan sebagai pekerja seksual maupun pekerja migran yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai perjanjian.

Baca Juga

Imigrasi Bongkar TPPO Berkedok Pernikahan Perempuan Indonesia dengan WN China di Lampung

"Perkara yang diungkap meliputi dugaan rekrutmen ataupun perekrutan dan pengiriman Warga Negara Indonesia ke Rusia, Malaysia, eksploitasi seksual terhadap anak, penempatan pekerja migran ke Slovakia yang tidak sesuai perjanjian, eksploitasi anak buah kapal melalui penjeratan utang, serta pengiriman anak untuk perkawinan pesanan," katanya.

Dari tujuh perkara tersebut, dua kasus telah dinyatakan lengkap atau P21. Sementara satu perkara masih dalam tahap pertama dan empat lainnya masih dalam proses pemberkasan.

Baca Juga

Komnas HAM Ungkap 7.628 Kasus Penipuan Daring, Anak Muda Jadi Sasaran TPPO

Budi menegaskan, penanganan kasus TPPO membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam menuntaskan perkara sekaligus memulihkan kondisi para korban.

"Kita melihat bahwa kerja menuntaskan tentang TPPO bukan hanya tugas kepolisian semata. Ini merupakan sinergi LPSK, BP2MI, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ini juga harus hadir bersama-sama dalam penuntasan," ucapnya.

Baca Juga

Bareskrim Bongkar Perdagangan Orang Modus Nikah dengan WN China, Tangkap 2 Tersangka

Dia juga menyoroti dampak psikologis yang dialami korban perdagangan orang dan keluarga mereka. Karena itu, pemulihan kondisi psikologis korban harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan.

"Secara fakta, proses ini memberikan dampak secara psikologis bagi korban dan keluarga. Ini juga menjadikan perhatian, menjadi prioritas bagi stakeholder yang ada untuk memulihkan psikologis baik itu korban maupun keluarga dari dugaan tindak pidana TPPO ini," katanya.

Editor: Donald Karouw