Pramono soal Raperda Kawasan Tanpa Rokok: Tak Boleh Ganggu UMKM

Baca Juga

Raperda KTR Jakarta, Vape juga bakal Dilarang di Tempat Umum

"Kami menyayangkan ketidakberpihakan wakil rakyat terhadap usaha ekonomi rakyat kecil. Ada 1,1 juta pedagang kecil, warung kelontong, asongan, PKL, dan UMKM lainnya yang terdampak dengan larangan-larangan ini. Peraturan ini jelas berpengaruh terhadap pendapatan rakyat kecil yang selama ini jadi tulang punggung perekonomian lokal," ujar Ali di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Para pedagang, lanjut Ali, masih berpegang pada komitmen dan menagih janji perlindungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menegaskan akan memberikan kesempatan dan wadah serta akses pasar rakyat kepada para pedagang kecil untuk naik kelas. 

Baca Juga

Pramono soal Raperda KTR Jakarta: Bukan Gak Boleh Merokok, tapi Jangan di Tempat Umum

"Kami memohon perlindungan Bapak Gubernur atas janjinya yang memastikan bahwa peraturan ini tidak merugikan pedagang kecil. Kami juga memohon perlindungan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menjamin bahwa kebijakan daerah tidak bertentangan dengan semangat kepemimpinan Presiden yang berpihak pada pelaku ekonomi rakyat kecil," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) Mukroni menyampaikan pasal-pasal pelarangan merokok di warung makan seperti warteg secara langsung mengakibatkan penurunan omzet secara signifikan.  Dia menilai wakil rakyat tidak menunjukkan empati pada rakyat kecil di tengah kondisi sosio ekonomi saat ini. 

"Ini menjadi beban tambahan buat kami pedagang warteg yang setiap hari berjuang untuk bertahan. Sudah banyak usaha warteg yang tumbang di tengah kondisi ekonomi saat ini. Melarang aktivitas merokok di rumah makan itu berarti wakil rakyat tidak mempertimbangkan realita usaha kecil. Pelanggan warteg bisa lari, dan itu semakin mempercepat pedagang bangkrut," ucap Mukroni.

Editor: Rizky Agustian