RUU Perampasan Aset Dibahas, Komisi III DPR: Negara Tak Boleh Kalah oleh Pelaku Kejahatan

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi III DPR Sari Yuliati mengatakan penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sangat penting. Pasalnya, RUU tersebut dapat memperkuat sistem penegakan hukum nasional, khususnya dalam pemberantasan kejahatan yang merugikan keuangan negara.

"Komisi III DPR RI memandang penting adanya payung hukum yang kuat dan adil agar aset hasil kejahatan dapat dirampas melalui mekanisme hukum yang akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia,” kata Sari, Selasa (20/1/2026).

Baca Juga

Laporan AS Ungkap Represi China dari Dalam Negeri hingga Luar Perbatasan

Legislator Golkar itu menegaskan penyusunan naskah akademik RUU Perampasan Aset dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan Badan Keahlian DPR, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait. Pelibatan itu dilakukan agar substansi RUU Perampasan Aset benar-benar matang dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Sari juga menekankan RUU Perampasan Aset tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery) sebagai bagian penting dari keadilan substantif.

Baca Juga

DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset, Ini Jenis Barang yang Bisa Disita Negara

“Tujuan utama RUU Perampasan Aset adalah memastikan negara tidak kalah oleh para pelaku kejahatan yang merugikan keuangan negara. Aset hasil kejahatan harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan nasional,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata dia, Komisi III DPR berkomitmen untuk membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam pembahasan RUU Perampasan Aset agar regulasi yang dihasilkan dapat diterima masyarakat dan efektif dalam implementasinya.