RUU Perampasan Aset Resmi Jadi Usul Inisiatif DPR, Ditargetkan Rampung 15 Desember

JAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi menjadi usul inisiatif DPR RI setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (6/10/2026). Komisi III DPR akan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada masa sidang mendatang.

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani.

Baca Juga

Tok! DPR Sahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan di Sidang Paripurna

Sebelum meminta persetujuan anggota dewan, Puan terlebih dahulu meminta pendapat fraksi-fraksi mengenai RUU Perampasan Aset yang sebelumnya menjadi usul inisiatif Komisi III DPR RI. Pendapat fraksi-fraksi tersebut disampaikan secara tertulis.

Puan kemudian meminta persetujuan anggota dewan agar RUU tersebut ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Baca Juga

Tok! RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna Besok, Disahkan Jadi UU

"Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi III DPR RI Tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" tanya Puan.

"Setuju," jawab anggota dewan.

Baca Juga

Judol Diusulkan Jadi Sasaran RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyambut baik persetujuan tersebut. Dia mengatakan, RUU Perampasan Aset akan memasuki tahap pembahasan DIM pada masa sidang mendatang yang dimulai 10 November 2026.

"Untuk selanjutnya RUU tersebut akan memasuki tahapan pembahasan daftar Inventarisir Masalah (DIM) pada masa sidang mendatang yang akan dimulai tanggal 10 November," ujar Habiburokhman.

Baca Juga

Habiburokhman Pastikan RUU Perampasan Aset Super Prioritas, Tetap Dibahas meski DPR Reses

Dia menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat rampung dan disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

Baca Juga

Rapat Bareng Komisi III DPR, Peradi Profesional Wanti-Wanti RUU Perampasan Aset Jangan Sampai Disalahgunakan

Dia menambahkan, Komisi III DPR telah menyusun draf RUU beserta naskah akademik sejak September 2025. Dalam proses tersebut, Komisi III menggelar sedikitnya 62 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), delapan kunjungan kerja, puluhan kunjungan daerah pemilihan, serta menerima ratusan aspirasi tertulis dari masyarakat.

"Dari rangkaian kegiatan tersebut kami mendapat gambaran bahwa sebagian besar masyarakat mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset ini dan meminta agar UU Perampasan Aset tidak jadi alat kekuasaan terhadap lawan politik ataupun alat aparat penegak hukum untuk melakukan pemerasan," tuturnya.

Dia menegaskan, DPR akan memperhatikan mekanisme, prosedur, dan substansi perampasan aset terkait tindak pidana dalam pembahasan RUU tersebut. Pengawasan terhadap implementasi aturan juga disebut akan diperkuat.

"Oleh karena itu, selain memaksimalkan mekanisme, prosedur dan substansi perampasan aset terkait pidana, kami juga akan memaksimalkan pengawasan terhadap implementasi UU ini," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama