Saksi Kasus PLTU Riau, Pejabat Kementerian LHK Ditanya KPK soal Limbah

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 28 September 2018 - 17:27 WIB
Saksi Kasus PLTU Riau, Pejabat Kementerian LHK Ditanya KPK soal Limbah

Dirjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati, dikerumuni wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/9/2018). (Foto: iNews.id/Ilma De Sabrini)

JAKARTA, iNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Rosa Vivien Ratnawati terkait kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Dirjen PSLB3 (Pengolahan  Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham.

Kepada wartawan, Rosa mengatakan, selama pemeriksaan tadi dia mendapat sejumlah pertanyaan dari penyidik KPK. Salah satu pertanyaan itu mengenai pengelolaan limbah. “Tadi ditanya terkait mekanisme pengelolaan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) ya. Pengelolaan limbah B3,” ujarnya saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Akan tetapi, Rosa mengaku tidak ingat berapa banyak pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. “Waduh saya lupa deh ada berapa pertanyaan. Udah saya jelasin semua. Tapi memang karena saya Dirjen Pengelolaan Limbah B3 ya, jadi pertanyaan tentang mekanisme, perizinan, dan sebagainya,” tuturnya.

Rosa pun enggan mengungkapkan ke media apakah penyidik KPK tadi juga menanyakan tentang Idrus Marham kepadanya. “Tadi saya udah jelaskan di penyidik ya. Itu aja, tadi mekanisme pengelolaan limbah B3,” ucapnya.

Dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu mantan wakil ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih; mantan sekretaris jenderal Partai Golkar yang juga mantan menteri sosial, Idrus Marham, dan; pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Idrus diduga mengetahui dan turut andil terkait dengan penerimaan uang suap oleh Eni dari Johannes. Idrus juga diduga berperan mendorong purchase power agreement (PPA) atau kesepakatan pembelian dalam proyek pembangunan PLTU Riau-1. Idrus juga diduga menerima janji untuk mendapatkan bagian fee yang sama besar dengan Eni sebesar 1,5 juta dolar AS dari Johannes.

Selain Rosa, KPK hari ini juga memeriksa Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir sebagai saksi untuk Idrus dalam kasus yang sama.

Kepada wartawan di Gedung KPK, kemarin, Eni mengaku pernah menggelar pertemuan dengan Sofyan, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso. Ketika ditanya apakah pertemuan itu sebagai upaya negosiasi Eni agar PT Blackgold (perusahaan milik Johannes) memenangkan tender proyek PLTU Riau-1, politikus Partai Golkar itu enggan mengungkapkannya.

“Saya kan kenal (dengan Sofyan, Nicke, dan Iwan), karena mereka memang mitra saya (mitra kerja Komisi VII DPR). Tapi kalau soal melobi, paling enggak kami memang sering ketemu seperti yang sudah saya jelaskan ke penyidik bahwa ada pertemuan dengan Pak Sofyan, Bu Nicke, Pak Iwan,” kata Eni, Kamis (27/8/2018).

Menurut isu yang beredar, pertemuan antara Eni, Sofyan, Nicke, dan Iwan dilakukan di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Namun, saat dikonfirmasi, Eni mengaku sudah melakukan pertemuan di banyak tempat untuk membahas masalah proyek PLTU Riau-1. “Di beberapa tempat memang. Saya sudah sampaikan ke sini (KPK) semua,” tuturnya.

Eni bahkan juga mengungkapkan, pernah ada pertemuan yang diadakan di kediaman Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Perempuan itu pun mengaku sudah menyampaikan isi pertemuan itu kepada penyidik KPK.

Editor : Ahmad Islamy Jamil