SETARA Institute: Format Debat Capres-Cawapres Berubah Menambah Kecurigaan Publik ke KPU

JAKARTA, iNews.id - SETARA Institute menilai format debat capres-cawapres yang diubah menambah kecurigaan publik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kredibilitas penyelenggaraan Pemilu 2024 pun dipertaruhkan.

"KPU semakin menebalkan kecurigaan publik bahwa patut diduga KPU tunduk pada intervensi kekuatan politik eksternal mereka. Kecurigaan demikian rasional, sebab keputusan KPU hadir di tengah beberapa konteks yang sangat kasat mata," kata Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan dalam keterangannya, Sabtu (2/12/2023).

Baca Juga

2.000 Orang Dibantai di Sudan, 5 Negara Arab Kecam Aksi Pemberontak RSF

Dia mengatakan, kecurigaan awal muncul saat Putusan MK 90/2023 yang memberikan jalan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden sekaligus keponakan Ketua MK saat itu, menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

"Sebagaimana diketahui bersama, secara substantif maupun prosedural Putusan tersebut bermasalah dan, dalam berbagai pernyataan publik, SETARA menyebutnya sebagai kejahatan konstitusional (constitutional evil)," kata Halili.

Baca Juga

TPN Ganjar-Mahfud Minta KPU Kembalikan Format Debat Capres Cawapres Sesuai UU

Kecurigaan lainnya, lanjut Halili, saat putusan MKMK yang pada pokoknya menegaskan bahwa secara kelembagaan MK terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 melalui Ketua MK yang sudah diberhentikan, yaitu Anwar Usman, ipar Presiden sekaligus paman Gibran.

"Ketiga, pernyataan publik Ketua KPK Periode 2015-2019, Agus Rahardjo bahwa saat KPK mengungkap kasus korupsi E-KTP dan menetapkan Ketua DPR RI saat itu, Setya Novanto, sebagai tersangka, Presiden Jokowi marah dan meminta KPK untuk menghentikan pengungkapan kasus korupsi E-KTP. KPK dalam kenyataannya menolak permintaan Presiden. Pernyataan Agus dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK saat itu, Alexander Marwata," kata Halili.

Baca Juga

Aturan KPU Tuai Polemik terkait Tak Ada Debat Khusus Cawapres di Pemilu 2024

Rangkaian peristiwa tersebut, kata Halili, menguatkan kecurigaan publik bahwa terdapat kekuatan politik yang mengarah pada Istana Negara mengintervensi lembaga-lembaga lainnya. 

Menurut Halili, KPU seharusnya menimbang sentimen publik terkait kepercayaan kepada penyelenggaraan Pemilu sebagai pertaruhan terakhir kelembagaan demokrasi yang semakin surut (regressive) dan mengarah pada otoritarianisme (leading to authoritarianism).