Sidang Pendahuluan di MK, Pemohon Pertanyakan Keabsahan Prosedural Pembentukan UU KPK

Riezky Maulana ยท Senin, 09 Desember 2019 - 17:43 WIB
Sidang Pendahuluan di MK, Pemohon Pertanyakan Keabsahan Prosedural Pembentukan UU KPK

Ilustrasi, Gedung Komisi Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: Antara).

JAKARTA, iNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan judicial review (gugatan) mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gugatan tersebut dimohonkan oleh tiga pimpinan KPK.

Pemohon mempertanyakan keabsahan secara prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut lantaran dinilai tidak sesuai asas pembentukan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

"Ini merupakan permohonan pengujian formal UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK," ujar kuasa hukum pemohon Feri Amsari dalam sidang pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Dia menuturkan, saat rapat paripurna DPR mengenai UU Nomor 19 Tahun 2019 tidak kuorum. Sebagian peserta rapat paripurna hanya secara fisik tidak ada dalam ruangan sidang.

"Dalam catatan kami, setidak-tidaknya tercatat 180-an anggota DPR yang tidak hadir dan menitipkan absennya sehingga seolah-olah terpenuhi kuorum sebesar 287 hingga 289 anggota dianggap hadir dalam persidangan itu," ucapnya.

Menurutnya, sebagian besar anggota hanya menitip absensi kehadiran. Dia menilai cara tersebut tidak sesuai ketentuan tata tertib DPR.

Dalam gugatannya itu, pemohon juga mempersoalkan tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK. Pemerintah hanya diwakili Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) serta Menteri PAN-RB dalam pembahasan bersama DPR.

Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum yang mengikat.

Kemudian, UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, mengalami cacat formal dan cacat prosedural sehingga tidak dapat diberlakukan dan batal demi hukum.

"Oleh karena itu, kami merasa tindakan anggota DPR membiarkan titip absen itu merusak segala prosedural pembentukan perundang-undangan sehingga aspirasi publik yang semestinya terwakili dari kehadiran mereka, menjadi terabaikan," ucapnya.

Editor : Kurnia Illahi