Suap Perkara di MA, Begini Kongkalikong Nurhadi dan Menantu Terima Uang Rp46 Miliar

Ilma De Sabrini, Riezky Maulana ยท Senin, 16 Desember 2019 - 20:33 WIB
Suap Perkara di MA, Begini Kongkalikong Nurhadi dan Menantu Terima Uang Rp46 Miliar

Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (tengah) dan Laode M Syarif memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/12/2019). (Foto: iNews.id/Riezky Maulana).

JAKARTA, iNews.id - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono (RHE), ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) juga ditetapkan sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dalam perkara suap terkait pengurusan perkara pada 2015–2016 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan tugas serta kewajiban Nurhadi. Penerimaan gratifikasi itu tidak dilaporkan ke KPK dalam jangka waktu maksimal 30 hari.

”Penanganan perkara ini merupakan pengembangan perkara yang berasal dari OTT (operasi tangkap tangan) dengan nilai awal yang kecil,” ucapnya.

OTT dimaksud yakni penangkapan pada 20 April 2016 dengan nilai barang bukti Rp50 juta yang diserahkan Dody Ariyanto Supeno (swasta) kepada Edy Nasution (panitera PN Jakarta Pusat) di Hotel Acacia, Jakarta.

Dalam perkembangan perkara itu terbongkar skandal suap yang melibatkan pejabat pengadilan dan pihak swasta dari korporasi besar. Nurhadi diduga menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan perkara di MA bernilai total Rp46 miliar.

Bagaimana uang sebesar itu didapat?

Menurut Saut, untuk suap didapat dari dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan perkara perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara atau KBN (Persero). Kronologinya, pada 2010, PT MIT menggugat perdata PT KBN.

Nurhadi yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris MA memiliki menantu bernama Rezky Herbiyono. Pada awal 2015, Rezky menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari tersangka Hiendra untuk mengurus perkara.

”Perkara tersebut yakni Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi Nomor: 2570 K/Pdt/2012 antara PT MIT dan PT KBN (Persero). Kemudian, proses hukum dan pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan,” kata Saut.

Untuk membiayai pengurusan perkara tersebut, Rezky menjaminkan delapan lembar cek dari PT MIT dan tiga lembar cek miliknya untuk mendapatkan uang dengan nilai Rp14 miliar.

Namun, PT MTI ternyata kalah. Karena pengurusan perkara tersebut gagal, Hiendra meminta kembali sembilan lembar cek yang pernah diberikan tersebut.

Selain perkara itu, ada pula perkara perdata sengketa saham di PT MIT. Pada 2015 Hiendra digugat atas kepemilikan saham PT MIT. Perkara perdata ini dimenangkan oleh Hiendra mulai dari tingkat pertama dan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Januari 2016.

Pada periode Juli 2015-Januari 2016 atau ketika perkara gugatan perdata antara Hiendra dan Azhar Umar sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, diduga terdapat pemberian uang dari Hiendra kepada Nurhadi melalui Rezky sejumlah total Rp33,1 miliar.

”Transaksi tersebut dilakukan dalam 45 kali. Pemecahan transaksi tersebut diduga sengaja dilakukan agar tidak mencurigakan karena nilai transaksi yang begitu besar. Beberapa kali transaksi juga dilakukan melalui rekening staf Rezky,” ujar Saut.

Dia menjelaskan, pemberian ini diduga untuk memenangkan Hiendra dalam perkara perdata terkait kepemilikan saham PT MIT. Selain uang suap Rp33,1 miliar itu, Nurhadi diduga mendapatkan gratifikasi terkait perkara bernilai Rp12,9 miliar.

Menurut Saut, Nurhadi melalui Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 menerima uang Rp12,9 miliar itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat Kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Penerimaan-penerimaan tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Nurhadi kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi.
”Sehingga, secara keseluruhan diduga NHD melalui RHE telah menerima janji dalam bentuk 9 lembar cek dari PT MTI serta suap/gratifikasi dengan total Rp46 miliar,” ucapnya.


Editor : Zen Teguh