Wapres Minta Laporan PPATK soal Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024 Diusut Tuntas

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta mengusut tuntas laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan tersebut menyebutkan adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024.

“Mengenai transaksi mencurigakan, saya kira kalau mencurigakan ya dibuat terang saja. Artinya dibikin terang saja sebenarnya ada apa nggak,” ujar Wapres usai menghadiri acara Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional Tahun 2023, di Jakarta, Senin (18/12/2023).

Baca Juga

6 Diktator yang Mencoba Menulis Ulang Masa Kecil Mereka Sendiri

Wapres pun meminta agar jika terjadi pelanggaran untuk diusut dan ditindak. Sehingga, tidak menimbulkan kecurigaan yang berkepanjangan, terutama selama periode pelaksanaan pemilu.

“Kalau ada yang mencurigakan ya coba diusut aja secara tuntas, ya seperti apa. Kalau melanggar ya tentu ditindak ya. Supaya juga memang diklarifikasi jangan sampai menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang berkepanjangan,” katanya.

Baca Juga

KPU Evaluasi Debat Pilpres Perdana, Buka Opsi Sediakan Podium

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya indikasi transaksi janggal menjelang Pemilu 2024. Nilai transaksinya sangat besar hingga mencapai triliunan rupiah.

“Kami masih menunggu, ini kan kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama. Kita bicara semua parpol kita lihat. Memang keinginan dari Komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan. Sesuai dengan kewenangan kita," ucap Ivan di acara Diseminasi PPATK, Hotel Pullman Central Park beberapa waktu lalu.

Baca Juga

KPU Soroti Sikap Gibran saat Debat Capres, Bakal Evaluasi Tata Tertib

Dengan adanya temuan ini, Ivan telah mengajukan laporan ke KPU dan Bawaslu. Jadi Ivan tidak akan berkomunikasi dengan beberapa parpol atau tim-tim dari capres, tapi akan melaporkan langsung.

Baca Juga

PPATK Temukan Transaksi Janggal Terkait Pemilu 2024, Jumlahnya Capai Triliunan

“Oh, nggak, nggak. Kita udah kirim surat ke Bawaslu, KPU. Sudah kita sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya luar biasa besar kan,” ucapnya.

Ivan menyebutkan dalam hal ini PPATK konteksnya melakukan penghentian, dengan sebuah aksi akan menghentikan rekening pada pelaku kasus korupsi. Bahkan dia telah melaporkan semua parpol termasuk perorangan yang dinilai mencurigakan ke Bawaslu dengan beberapa data yang ada.