"Seperti kasus ibu-ibu di Semarang pinjemnya Rp 5 juta ditransfer Rp 3,7 juta dalam waktu dua bulan tagihan utangnya jadi Rp 200 jutaan kan tidak masuk akal," ujar Kuseryansyah.
Dia mengungkapkan, AFPI sudah melakukan komitmen dengan 116 anggotanya untuk melarang praktik predatory lending, seperti yang disampaikan Komisi Fatwa MUI.
"Kalo di AFPI yang memiliki 116 anggota, kami berkomitmen kalau pinjaman 1 juta seterlambat-lambatnya sebutlah 1 tahun maksimalnya itu ditagih hanya 2 juta ga boleh lebih dari itu," ujar Kuseryansyah.
Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui terlebih dahulu seperti apa sistem bunga dan denda yang diterapkan pinjol, baik resmi maupun ilegal, sebelum mengajukan pinjaman. Pasalnya, pinjol resmio sekalipun kadang tidak secara terbuka menjelaskan tentang sistem bunga dan denda yang diterapkan kepada peminjam, jika terlambat membayar.
AFPI juga berharap masyarakat meningkatkan literasi keuangan juga digital yang saat ini bertumbuh sangat pesat. Kuseryansyah menilai, literasi keuangan saat masih rendah dan aturan hukum juga masih belum lengkap.
"Inilah yang menjadi challenge literasi yang rendah ini. Berdasarkan data OJK, indeks inklusi keuangan kita itu 75 persen tapi literasi indeks kita baru 38 persen, gap nya terlalu besar sehingga di ruang inilah bermainnya pinjol ilegal ini, sehingga banyak masyarakat terperangkap dan jadi korban beroperasinya pinjol ilegal ini," tutur Kuseryansyah.