Buruh Minta Pemerintah Tetapkan UMP 2025 Sesuai Putusan MK

muhammad farhan
KSPI meminta pemerintah menunda penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 pada 21 November 202, dan meminta pemerintah menaati putusan MK atas UU Cipta Kerja. (Foto: Dok. MNC Portal)

"Jadi mesti diselesaikan dulu beberapa hal ketentuan terkait dengan penetapan upah minimum sesuai dengan apa yang menjadi isi dari putusan Mahkamah Konstitusi," katanya. 

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, aspirasi para pekerja merupakan sebuah kehormatan baginya karena sudah merupakan tugas pemerintah untuk melaksanakan putusan MK No.168/PUU-XXI/2023 pada 31 Oktober 2024 lalu.

"Aksi demo teman-teman serikat pekerja hingga bertemu dan berdialog dengan Kemnaker merupakan kehormatan bagi kami, karena kawan-kawan pekerja hadir menuntut hak konstitusi yang sudah dimanifestasikan dalam putusan MK. Tugas kita sebagai negara atau pemerintah adalah mematuhi putusan MK," kata Immanuel.

Editor : Aditya Pratama
Artikel Terkait
7 jam lalu

UMP Jakarta 2027 Naik Jadi Rp6,13 Juta, Perusahaan Tak Patuh Bakal Ditindak

2 hari lalu

UMP 2027 Segera Ditetapkan! Menaker Ungkap Formula Hitung Upah Minimum

3 hari lalu

Aturan Hak Pensiun Presiden-Wapres Digugat ke MK, Ketidakjelasan Norma Pemberhentian Disorot

3 hari lalu

Menaker Serahkan Penetapan Upah Minimum 2027 ke Pemerintah Daerah, Kenaikan sesuai Kondisi Ekonomi

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal