JAKARTA, iNews.id - Ekonom Center for Sharia Economic Development, Institute for Development of Economics and Finance (CSED-INDEF) Murniati Mukhlisin mewanti-wanti pengelolaan dana haji. Menurutnya, perlu adanya peningkatan akuntabilitas publik.
Murniati menilai selama ini informasi terkait dana haji bersifat terbatas dan sulit dipahami. Padahal, dana tersebut merupakan milik jutaan masyarakat yang menitipkannya kepada pemerintah.
“Padahal dana haji bukan milik negara ataupun lembaga, melainkan milik jutaan rakyat Muslim yang mempercayakan pengelolaannya dengan penuh harap dan iman. Keterbukaan informasi menjadi pilar penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi,” ujar Murniati di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Ia juga menyoroti bahwa dana haji dan umrah yang dikelola memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi umat. Namun, sejumlah tantangan struktural dan kelembagaan dinilai masih menghambat optimalisasi.
"Saat ini, ada sekitar 4,2 juta pekerja sektor haji dan umrah, termasuk travel, katering, logistik, hingga UMKM, sangat bergantung pada tata kelola dana ini. Namun, investasi dana haji masih didominasi sektor konservatif, seperti deposito syariah, dengan imbal hasil yang relatif rendah," ungkap dia.