"Kalaupun ada PHK, ini jalan terkahir, kita upayakan dialog untuk mencari solusi, kalaupun PHK kita menekan hak karyawan masih tetap ditunaikan, pesangon dan lainnya," ujarnya.
Di samping itu, Anwar menjelaskan, pihaknya juga telah menerbitkan Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) Nomor 5 Tahun 2023 tentang penyesuaian upah dan jam kerja untuk beberapa industri pengolahan non migas berorientasi ekspor.
Meningkat berapa negara tujuan ekspor saat ini mengalami penurunan permintaan dampak dari perlambatan ekonomi global. Melalui Permenaker tersebut, para pelaku usaha ini diperbolehkan untuk memotong gaji karyawan sebesar 25 persen dan melakukan penyesuaian jam kerja terhadap para buruhnya.
Kriteria perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor tersebut adalah memiliki pekerja/buruh paling sedikit 200 orang; persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi paling sedikit sebesar 15 persen; serta bergantung pada permintaan pesanan dari negara Amerika Serikat dan negara-negara di benua Eropa.