JAKARTA, iNews.id - Progres proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga Desember 2022 lalu telah mencapai lebih dari 90 persen. Proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara (ASEAN) ditargetkan beroperasi pertengahan tahun ini.
Grounbreaking proyek KCJB yang dilakukan di Bandung pada Januari 2016, awalnya ditargetkan rampung pada 2019. Namun proyek yang ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum di Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek PSN ini molor penyelesaiannya karena masalah pembebasan lahan.
Akhirnya, target dimundurkan menjadi akhir 2022. Namun pandemi Covid-19 membuat proyek ini kembali mengalami revisi target.
Kemudian, pada Rabu (16/11/2022), Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping menyaksikan G20 Showcase Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui virtual di Bali. Di momen tersebut, pemerintah Indonesia optimistis proyek KCJB beroperasi pada Juni 2023.
"Ini harus jadi dan tidak boleh mundur. Dan itu merupakan tekad saya pribadi untuk menyelesaikan ini," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam perjalanan proyek KCJB, ada sejumlah tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah masalah pendanaan yang nilainya bengkak, dari 6,07 miliar dolar AS menjadi 7,5 miliar dolar AS.
Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pembengkakan biaya atau cost overrun proyek KCJB mencapai 1,449 miliar dolar AS atau setara Rp21,7 triliun. Pembengkakan biaya disebabkan sejumlah faktor, mulai dari pengadaan lahan, kondisi geologi yang cukup ekstrem, pandemi Covid-19, penggunaan frekuensi GSM-R, hingga instalasi listrik .
Munculnya pembangkakan biaya, membuat Kementerian BUMN meminta persetujuan ke DPR untuk tambahan PMN sebesar Rp3,2 triliun yang telah disetujui. Adapun skema pembayaran untuk menutup biaya bengkak dilakukan dengan skema 75 persen atau Rp16 triliun dari pinjaman China Development Bank (CDB) dan ekuitas 25 persen yang berasal dari konsorsium Indonesia mencapai 60 persen, dengan tambahan PMN Rp3,2 triliun, sedangkan konsorsium China 40 persen atau senilai Rp2,14 triliun.
Jika PMN tersebut cair pada Desember 2022 lalu, maka target pengoperasian KCJB pada pertengahan 2023 diyakini dapat tercapai.
"Kalau PMN diberikan maksimal di Desember (2022), kami bisa yakinkan tidak ada penambahan cost overrun lagi. Dan proyek akan selesai pada pertengahan tahun 2023," kata Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, pada Rabu (9/11/2022).
Adapun PMN tersebut telah cair pada 31 Desember 2022 lalu. Executive Vice President Corporate Secretary PT KAI, Asdo Artriviyanto mengatakan, dana ini akan dialokasikan sebagai tambahan setoran modal kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
PMN kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) (porsi equity Konsorsium BUMN Indonesia) dilakukan sebagai pemenuhan cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)," kata Asdo, dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (2/1/2023).
Sementara itu, Indonesia dan China juga telah menyepakati nilai cost overrun proyek KCJB setelah melalui diskusi yang alot. Pada pertengahan Desember lalu, proses audit dan perhitungan tersebut hampir rampung.
"Sudah hampir tuntas, kita sudah bersepakat (Indonesia-China)," Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo atau akrab disapa Tiko saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (23/11/2022).
Peneliti Senior Masyarakat Transportasi Indonesia Bidang Pembiayaan Infrastruktur, Refi Patra Gadia menilai perencenaan proyek KCJB tidak baik, sehingga terjadinya pembengakan biaya dan mangkraknya proyek KCJB. Menurutnya, dalam proyek infrastruktur, perencanaan proyek harus dapat mengantisipasi hal-hal yang seharusnya tidak menyebabkan proyek tidak berjalan dengan baik.
"Sejauh mana kualitas dokumen perencanaan itu sendiri, karena kita tahu perencanaan infrastruktur itu kita melihatnya keseluruhannya, baik dari perencanaan, pelelangan, pelaksanaan sampai dengan eksekusi," ucapnya Market Review IDXChannel, Kamis (15/12/2022).
"Kita lihat memang salah satu yang menjadi tantangan ini, salah satunya pembebasan lahan dan kondisi tanah yang tidak stabil. Biasanya yang namanya pembangunan infrastruktur di awal-awal perencanaan atau penyiapan itu menurut saya harusnya sudah ada melakukan definisi untuk daerah yang cukup critical-nya," imbuh dia.
Apalagi, Refi mengatakan, proyek KCJB merupakan proyek stratgis nasional dan proyek kereta cepat pertama di Indonesia, sehingga ada hal-hal yang menyebabkan terkendalanya proyek tersebut tidak terjadi.
"Jadi harusnya dari uji ini kita sudah dapat menggambarkan sejauh mana risiko-risiko yang akan dihadapi dan akan terekspor kepada investor yang akan melakukan kegiatan itu dan itu menjadi hal yang penting. Seharusnya kejadian molornya yang disebabkan oleh tanah itu sudah terantisipasi oleh dokumen perencanaan dengan cara baik," tutur dia.