Sunarno menyebut, sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi disebabkan banyak penyaluran yang tidak tepat sasaran. Tidak sedikit petani dengan luas lahan lebih dari dua hektare, tapi membeli pupuk bersubsidi.
"Ini yang membuat petani kecil seperti kami semakin menderita pak. Tolong pak kami dibantu," katanya.
Menjawab pertanyaan itu, Ganjar menuturkan jika persoalan pupuk bersubsidi memang menjadi isu nasional. Hampir semua daerah di Indonesia, petani kesulitan mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.
Dia membenarkan jika data penerima pupuk bersubsidi masih menjadi persoalan. Untuk itu, saat menjadi Gubernur Jawa Tengah, dia memperbaiki data penerima pupuk bersubsidi dengan program Kartu Tani.
Program itu, lanjut Ganjar, akan dilanjutkan ke tingkat nasional. Dengan program KTP Sakti yang dia gagas, Ganjar menegaskan bahwa satu data Indonesia akan diperbaiki, termasuk data petani, siapa yang berhak mendapat pupuk bersubsidi dapat dilihat dengan program KTP Sakti.
"Jadi di KTP Sakti itu akan terlihat, siapa yang benar-benar miskin, siapa petani yang harus dapat jatah pupuk subsidi. Maka satu data Indonesia itu sangat penting diselesaikan agar semua program bantuan kita ke depan tepat sasaran," ucap Ganjar.