Sri menyebut, pihaknya telah memilah dan ternyata dari Rp22 triliun, sebanyak Rp3,3 triliun menyangkut pegawai Kemenkeu. Namun, persepsi publik menganggapnya sebagai korupsi.
"Itu adalah informasi transaksi debit kredit dari para pegawai yang diidentifikasikan disini, termasuk masuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, dan jual beli harta untuk kurun waktu 15 tahun sejak 2009 hingga 2023 yang telah ditindaklanjuti," tuturnya.
Hal ini terutama telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu karena menyangkut pegawai Kemenkeu. Di dalam Rp3,3 triliun ini, juga termasuk surat PPATK kepada Kemenkeu pada saat Kemenkeu membutuhkan data PPATK pada saat melakukan baperjakat, terutama untuk mutasi, promosi, dan dalam rangka fit and proper test.
"Jadi, Rp3,3 triliun adalah seluruh transaksi dari nama pegawai yang disebutkan PPATK, tidak seluruhnya adalah yang bermasalah. Bisa saja dalam rangka untuk kita Baperjakat," katanya.
Maka dari itu, yang dia sampaikan sebelumnya di Komisi XI DPR terkait transaksi Rp3,3 triliun. Sementara, Rp18,7 triliun ternyata adalah data korporasi.
"Jadi mirip dengan yang Rp253 triliun, namun ini menyangkut perusahaan yang ditengarai ada hubungannya dengan orang-orang Kemenkeu. Data-data ini nantinya akan kami sampaikan secara detail ke Komisi III DPR, karena dari Rp18,7 triliun ini menyangkut empat perusahaan dan dua orang pribadi," ujarnya.