Secara ekonomi, BUMN yang memiliki nilai ekonomi tinggi, misalnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), MIND ID, dan lainnya.
Sementara pada sektor pelayanan publik yang dinilai signifikan adalah PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
"Dari pengelompokan ini, akan dibentuk holding dan subholdingnya. Holdingnya ada minerba, keuangan, farmasi, rumah sakit, aviasi, pelabuhan, pangan, dan lainnya. Subholdingnya ke tambang dan ultra mikro," katanya.
Arya menyebut, kebijakan ini bertujuan untuk membuat struktur organisasi BUMN lebih ramping, mempercepat eksekusi mandat peningkatan kinerja melalui merger dan likuidasi, serta pembentukan strategic delivery unit.