JAKARTA, iNews.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sejumlah kementerian/lembaga (K/L) pada 2019. Tercatat laporan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dinyatakan Wajar dengan Pengecualian (WDP).
Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan di dalam laporan KPU hanya mendapatkan opini WDP dalam dua tahun berturut-turut sejak 2018. Sementara BSSN baru mendapatkan opini WDP pada 2019.
"Dalam 88 laporan keuangan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap 84 LKKL dan satu LK BUN atau setara 96,5 persen," kata Agung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/7/2020).
Adapun tiga lainnya gagal dapat WTP. Masing-masing, wajar dengan pengecualian terhadap dua LKKL atau 2,3 persen (KPU dan BSSN), dan tidak menyatakan pendapat (disclaimer) kepada Badan Kemanan Laut (Bakamla).
Sebelumnya, pada 2016 dan 2017 bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bakamla mengantongi opini disclaimer dari BPK. Pada 2018 dan 2019, Bakamla menjadi satu-satunya lembaga pemerintahan yang mendapatkan opini disclaimer dalam laporan keuangannya.