Dari data itu, bakal dilakukan intervensi dalam bentuk kebijakan supaya dokter yang gajinya belum sesuai standar diupayakan bisa lebih sejahtera.
"Supaya datanya muncul. Dari sana kami akan tahu rumah sakit mana, dari daerah mana, yang gaji dokternya masih rendah, sehingga intervensi masalah bisa diatasi berdasarkan data yang jelas," kata Menkes.
"Usulan ini at least bisa dikerjakan karena saya bisa suruh rumah sakit dan puskesmas sebab izin-izinnya ada di saya," ujarnya.
Data yang wajib dilaporkan, kata Menkes, mencangkup gaji pokok, tunjangan daerah, jaspel atau honor non-gaji yang diterima tiap bulan oleh dokter dan perawat, maupun data pendapatan dari surat praktik 1 ke surat praktik 2.
"Dengan demikian kami akan dapat gambaran yang lebih lengkap untuk gaji dokter. Ini akan saya lakukan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan beres," kata Menkes.
Solusi lain yang akan dilakukan Menkes dalam waktu dekat adalah menentukan 'fix salary' dan itu harus ada minimalnya. Ini akan dilakukan di rumah sakit vertikal sebagai institusi di bawah naungan Kementerian Kesehatan secara langsung.
"Saya sudah bilang ke Dirut-Dirut rumah sakit vertikal, idealnya dikasih fix salary dan itu ada minimalnya. Jujur, mungkin belum kuat kapasitas keuangan kita sampai ke sana. Makanya, butuh bertahap dan harus dilakukan mulai dari sekarang," katanya.